Komnas Perempuan: Setiap Hari Ada 35 Perempuan Dilecehkan secara Seksual

Kompas.com - 16/03/2015, 14:27 WIB
Kantor Komisi Nasional Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat. Arimbi RamadhianiKantor Komisi Nasional Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat.
|
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com
- Indonesia dihadapkan pada darurat kekerasan seksual. Komnas Perempuan mencatat setiap harinya ada 35 perempuan Indonesia yang dilecehkan secara seksual. Total kasus kekerasan seksual itu  kini mencapai angka 293.000.
 
Dengan fenomena itu, peran serta pemerintah untuk segera membuat perlindungan masih dinantikan. Salah satunya adalah dengan menggolkan Rancangan Undang-undang Kekerasan Seksual. Demikian disampaikan Komisioner Komnas Perempuan Masruchah usai bertemu Presiden Joko Widodo di kantor presiden, Senin (16/3/2015).
 
Masruchah mengungkapkan RUU Kekerasan Seksual sebenarnya sudah sempat masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) pada 2009-2014 namun kali ini tidak masuk kembali dalam prolegnas. Padahal, sebut Masruchah, banyak kekerasaan seksual yang tak memiliki payung hukum.
 
Dia menyebut dari 15 jenis kekerasan seksual, Indonesia hanya  mengatur tiga di antaranya yakni pemerkosaan. eksploitasi seksual, dan perdagangan perempuan. Sementara 12 jenis kekerasan seksual  tidak diatur  seperti intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaam. 
 
"Soal incest, poligami, pemaksaan aborsi, pemaksaan pakai kontrasepsi belum ada payung hukum. Kami dorong ada payung hukumnya. Negara harus hadir soal itu," ucap Masruchah.
 
Menurut dia, kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan sudah sangat luar biasa bahkan jika dibandingkan kekerasan seksual pada anak. Data kasus kekerasan seksual yang dimiliki Komnas Perempuan bahkan realitanya bisa jauh lebih besar karena korban biasanya jarang melapor. 
 
"Data saat ini, setiap hari 35 perempuan alami kekerasan seksual, setiap dua jam ada kekerasan seksual. Ini sudah darurat, ini adalah sebuah kejahatan manusia," imbuh dia.
 
Di dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi tadi, sebut Masruchah, Presiden sepakat untuk mendorong RUU Kekerasan Seksual masuk ke dalam prolegnas tahun 2016. Komnas Perempuan, kata Masruchah, juga sudah berbicara dengan menteri terkait hingga parlemen untuk membuka lagi kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan ini. 
 
Sulit diungkap
 
Berdasarkan temuan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2001-2012, kekerasan Seksual menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibanding kekerasan terhadap perempuan lainnya karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, karenanya ia kemudian dipandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual, misalnya perkosaan. 
 
Korban juga sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Ini membuat perempuan korban seringkali bungkam.
 
Menurut Masruchah, kondisi itu diperparah dengan perangkat hukum pidana yang ada di Indonesia yang justru lebih melindungi tersangka atau pun terdakwa.

"Aturan hukum yang ada di Indonesia, sama sekali belum melindungi hak korban. Ini yang harus diubah," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Nasional
Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Nasional
Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Nasional
Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada 'Bully'

Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada "Bully"

Nasional
BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

Nasional
Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Ini Langkah Kemenhub untuk Lancarkan Lalu Lintas Nataru

Ini Langkah Kemenhub untuk Lancarkan Lalu Lintas Nataru

Nasional
Angkie Yudistia Ingin Penyandang Disabilitas Ikut Kontestasi Pilkada 2020

Angkie Yudistia Ingin Penyandang Disabilitas Ikut Kontestasi Pilkada 2020

Nasional
Soekarwo, Mantan Gubernur Jatim dan Eks Kader Demokrat yang Kini Jadi Wantimpres

Soekarwo, Mantan Gubernur Jatim dan Eks Kader Demokrat yang Kini Jadi Wantimpres

Nasional
Mardiono, Waketum PPP yang Ditunjuk Jadi Wantimpres Jokowi

Mardiono, Waketum PPP yang Ditunjuk Jadi Wantimpres Jokowi

Nasional
Habib Luthfi bin Yahya, Ulama Karismatik yang Ditunjuk jadi Anggota Wantimpres

Habib Luthfi bin Yahya, Ulama Karismatik yang Ditunjuk jadi Anggota Wantimpres

Nasional
Putri Kuswisnu Wardani, Bos Mustika Ratu yang Jadi Wantimpres Jokowi

Putri Kuswisnu Wardani, Bos Mustika Ratu yang Jadi Wantimpres Jokowi

Nasional
MA Kurangi Hukuman Eks Bupati Buton Samsu Umar Samiun Jadi 3 Tahun

MA Kurangi Hukuman Eks Bupati Buton Samsu Umar Samiun Jadi 3 Tahun

Nasional
Massa Demo di Depan Mabes Polri, Minta Polisi Proses Sukmawati hingga Gus Muwafiq

Massa Demo di Depan Mabes Polri, Minta Polisi Proses Sukmawati hingga Gus Muwafiq

Nasional
Ditunjuk Jokowi Jadi Wantimpres, Ini Profil Bos Medco Arifin Panigoro

Ditunjuk Jokowi Jadi Wantimpres, Ini Profil Bos Medco Arifin Panigoro

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X