Presiden Jokowi Bertemu Pimpinan KPK Bahas Pencegahan Korupsi

Kompas.com - 16/03/2015, 10:01 WIB
Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP, Zulkarnain, Taufiequrachman Ruki, dan Adnan Pandu Pradja (kanan ke kiri) memberikan keterangan kepada wartawan terkait hasil arahan Presiden, di Kantor KPK Jakarta, Rabu (25/2/2015). Sebelumnya Presiden memanggil pimpinan KPK, Polri, dan Kejaksaan, menekankan agar sinergitas tiga instansi penegak hukum tersebut semakin ditingkatkan, penurunan ego sektoral, dan membangun kepercayaan publik. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKomisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP, Zulkarnain, Taufiequrachman Ruki, dan Adnan Pandu Pradja (kanan ke kiri) memberikan keterangan kepada wartawan terkait hasil arahan Presiden, di Kantor KPK Jakarta, Rabu (25/2/2015). Sebelumnya Presiden memanggil pimpinan KPK, Polri, dan Kejaksaan, menekankan agar sinergitas tiga instansi penegak hukum tersebut semakin ditingkatkan, penurunan ego sektoral, dan membangun kepercayaan publik.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Istana Kepresidenan, Senin (16/3/2015) pagi. Mereka diundang Presiden Joko Widodo untuk membahas soal pencegahan korupsi di kementerian atau lembaga.

"Hari ini, kami dipanggil Presiden untuk menjelaskan rencana kerja di bidang pencegahan yang dilakukan KPK 2015," ujar Ketua sementara KPK Taufiequrrachman Ruki saat tiba di Istana.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain menambahkan bahwa Presiden ingin membahas soal pencegahan dan perbaikan tata kelola administrasi pemerintahan, khususnya pemerintahan yang bergerak di bidang penyelamatan sumber daya alam.

"Baik laut, perkebunan, maupun kehutanan," kata dia.

Nantinya, dari diskusi tersebut, Presiden Jokowi akan membuat lembar negara terkait penyelamatan sumber daya alam yang akan ditandatangani 29 kementerian.

Wakil Ketua sementara KPK Johan Budi menuturkan, SDA menjadi fokus sektor yang digarap lembaga anti-korupsi itu mengingat nilainya yang besar dan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

Johan mengaku, pembicaraan dengan Presiden Jokowi hanya berkutat pada sektor pencegahan. Dia mengaku tidak tahu apakah Presiden akan kembali menyinggung soal polemik KPK-Polri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rencananya, semua pimpinan KPK akan hadir dalam pertemuan tersebut. Agenda pertemuan dengan KPK ini tidak tertulis dalam agenda kepresidenan yang diumumkan Biro Pers Istana.

Pada pukul 08.00, Presiden hanya dijadwalkan sarapan bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Riset dan Teknologi M Nasir, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Nasional
Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Nasional
Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Nasional
Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Nasional
WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.