Remisi bagi Koruptor Tak Adil

Kompas.com - 16/03/2015, 06:30 WIB
Ilustrasi Kompas CetakIlustrasi
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS — Langkah pemerintah yang akan memberikan remisi kepada terpidana koruptor sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Remisi memang hak setiap narapidana, termasuk narapidana korupsi. Namun, mestinya remisi tidak diobral, tetapi diberikan secara selektif dengan standar akuntabilitas tinggi.

"Hak warga telah dirampas koruptor. Wajar jika hak koruptor dicabut karena daya rusak korupsi sangat tinggi," kata Direktur Setara Institute Hendardi, Sabtu (14/3). Ia memberikan tanggapan soal rencana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

PP tersebut mengatur soal narapidana tindak pidana khusus, seperti korupsi, narkoba, dan terorisme, yang bisa mendapat remisi dan pembebasan bersyarat jika mau menjadi justice colaborator atau bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan. Yasonna menyebut aturan itu diskriminatif sehingga perlu direvisi.

Menurut Hendardi, melindungi hak asasi rakyat lebih penting daripada melindungi hak asasi koruptor. Karena itu, memberikan remisi serta beragam keringanan hukum kepada koruptor, kebijakan yang tidak adil.

Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robert, menilai, fasilitas remisi bagi koruptor sebagai sinyal kemunduran dalam pemberantasan korupsi. "Sikap ini mengonfirmasi dugaan bahwa pemerintah memandang korupsi bukan sebagai kejahatan serius. Ini kemunduran dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.

Robert menduga ada cara pandang keliru dalam tubuh pemerintah sekarang. "Terkesan kuat, pemerintah memandang gencarnya pemberantasan korupsi sebagai tindakan yang mengganggu kerja pemerintah," ujarnya.

Diingatkannya, cara pandang itu sangat berbahaya dan keliru karena di negara demokrasi modern, korupsi tetap dipandang sebagai kejahatan serius. Dalam konteks Indonesia, perlu mekanisme khusus dan luar biasa karena korupsi terjadi dengan melibatkan elite-elite institusi politik dan hukum. Korupsi di Indonesia tak hanya merusak keuangan negara, tetapi juga menghancurkan pranata publik yang utama.

"Sikap lemah terhadap pemberantasan korupsi ini mungkin terkait konsensus dan harmonisasi antarpelbagai faksi politik. Akan tetapi, ini konsensus gelap yang membahayakan pemerintahan Joko Widodo. Presiden jangan sampai terjebak," ujar Robert.

Orientasi pada korban

Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Azhar Simanjuntak mengingatkan, korupsi adalah kejahatan berat seperti terorisme karena merampas hak-hak ekonomi dan hak kemanusiaan jutaan manusia yang terdampak kejahatan korupsi.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi III DPR Bantah KPK Jadi Lemah pada Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Pimpinan Komisi III DPR Bantah KPK Jadi Lemah pada Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Jusuf Kalla Tiba di Arab Saudi, Tindak Lanjuti Pembangunan Museum Peradaban Islam

Jusuf Kalla Tiba di Arab Saudi, Tindak Lanjuti Pembangunan Museum Peradaban Islam

Nasional
Terungkap, Penyebab hingga Peran Tersangka dalam Kasus Kebakaran Kejagung Menurut Polisi

Terungkap, Penyebab hingga Peran Tersangka dalam Kasus Kebakaran Kejagung Menurut Polisi

Nasional
Naskah UU Cipta Kerja yang Kembali Berubah di Tangan Istana...

Naskah UU Cipta Kerja yang Kembali Berubah di Tangan Istana...

Nasional
Ibas Minta Pemerintah Lebih Perhatikan UMKM di Masa Pandemi

Ibas Minta Pemerintah Lebih Perhatikan UMKM di Masa Pandemi

Nasional
Dialog 70 Menit Jusuf Kalla dengan Paus di Vatikan, Bahas Apa?

Dialog 70 Menit Jusuf Kalla dengan Paus di Vatikan, Bahas Apa?

Nasional
Ditelepon Jokowi, Luhut Sebut Rencana Vaksin November Mungkin Molor

Ditelepon Jokowi, Luhut Sebut Rencana Vaksin November Mungkin Molor

Nasional
Begini Proses Terjadinya Kebakaran Kejagung Versi Ahli...

Begini Proses Terjadinya Kebakaran Kejagung Versi Ahli...

Nasional
Soroti Sektor Tambang Batu Bara di UU Cipta Kerja, Jatam Sebut Itu Bukan untuk Rakyat

Soroti Sektor Tambang Batu Bara di UU Cipta Kerja, Jatam Sebut Itu Bukan untuk Rakyat

Nasional
Jokowi: Industrialisasi Hutan Masih Jadi Sektor Ekonomi Paling Penting

Jokowi: Industrialisasi Hutan Masih Jadi Sektor Ekonomi Paling Penting

Nasional
Yurianto Kini Jadi Staf Ahli, Ini Pesan Menkes Terawan

Yurianto Kini Jadi Staf Ahli, Ini Pesan Menkes Terawan

Nasional
Lewat Satelit, Polisi Hanya Temukan Satu Titik Api dalam Kebakaran Kejagung

Lewat Satelit, Polisi Hanya Temukan Satu Titik Api dalam Kebakaran Kejagung

Nasional
Ditanya Dasar Hukum Hapus Satu Pasal di UU Cipta Kerja, Ini Jawaban Istana

Ditanya Dasar Hukum Hapus Satu Pasal di UU Cipta Kerja, Ini Jawaban Istana

Nasional
Berkas Perkara Djoko Tjandra Dilimpahkan ke PN Tipikor

Berkas Perkara Djoko Tjandra Dilimpahkan ke PN Tipikor

Nasional
Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X