Anggap Koruptor Orang Terzalimi, PPP Dukung Koruptor Diberi Remisi

Kompas.com - 14/03/2015, 14:30 WIB
Ketua DPP PPP versi Munas Jakarta, Ghazali Harahap. sabrina asril/kompas.comKetua DPP PPP versi Munas Jakarta, Ghazali Harahap.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk memberikan remisi kepada narapidana kasus korupsi rupanya mendapat tanggapan positif dari partai politik. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan versi Munas Jakarta Akhmad Ghazali Harahap menilai, dengan tidak diberikannya remisi, terpidana korupsi justru terzalimi.

Menurut dia, peraturan yang membatasi hak terpidana korupsi itu perlu diperbaiki.

"Pada waktu yang sama, memang perlu dibela orang-orang yang terzalimi, itu saja," ujar Ghazali dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (14/3/2015).

Dia menyebutkan, saat ini ada ketidakadilan yang terjadi dalam penerapan hukum. Ghazali mencontohkan soal pelaku tindak pidana pencucian uang yang bisa saja hanya menjadi korban. Maka dari itu, apabila hak untuk mendapatkan remisinya dicabut, akan terjadi penzaliman.

Menurut Ghazali, tidak semua perkara korupsi sudah tepat penanganannya, termasuk yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi sekalipun. Contohnya, kasus dikabulkannya praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebut dia, adalah contoh nyata adanya penzaliman tersebut. (Baca: Busyro: Hukuman untuk Koruptor Harus Diskriminatif!)

Hak narapidana

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly tidak sepakat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pembatasan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi tindak pidana kejahatan luar biasa. Menurut dia, seburuk-buruknya napi kasus korupsi, mereka tetap harus diberikan haknya untuk mendapat keringanan hukuman seperti narapidana kasus lain.

"Ini menjadi sangat diskriminatif ada orang yang diberikan remisi, ada yang ditahan. Padahal, prinsip dasar pemberian remisi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 itu hak. Jadi, napi punya hak remisi, punya hak pembebasan bersyarat, punya hak pendidikan untuk mendapat pelayanan. Hak itu ada," kata Yasonna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3/2015).

PP yang ada itu, sebut dia, justru menimbulkan diskriminasi dan bertentangan dengan undang-undang. Politisi PDI Perjuangan ini kemudian mencontohkan pelaku teror yang harus mendapat persetujuan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) apabila ingin mendapat remisi. Demikian juga terpidana korupsi dan narkoba yang harus mendapat pertimbangan dari penegak hukum. Syaratnya harus menjadi whistleblower.

Menurut Yasonna, saat seseorang sudah menjalani hukuman pidana, itu menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Konsep penahanan yang dilakukan kementeriannya, kata Yasonna, adalah melakukan pembinaan, bukan pembalasan.

"Jadi, kalau sekarang orang sudah ditahan dan memperbaiki (diri) tidak ada gunanya apa-apa, kan diskriminatif," imbuh dia. (Baca: Menkumham Minta Koruptor Tak Diperlakukan Diskriminatif)

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jubir Pemerintah: Vaksin Bukan Satu-satunya Cara Cegah Covid-19

Jubir Pemerintah: Vaksin Bukan Satu-satunya Cara Cegah Covid-19

Nasional
KPU: Jika Punya Gejala Covid-19, Penyelenggara Pilkada Akan Jalani Rapid Test

KPU: Jika Punya Gejala Covid-19, Penyelenggara Pilkada Akan Jalani Rapid Test

Nasional
UPDATE 6 Juni: Jumlah ODP 46.571, PDP 13.347 Orang

UPDATE 6 Juni: Jumlah ODP 46.571, PDP 13.347 Orang

Nasional
UPDATE 6 Juni: Pemerintah Periksa 394.068 Spesimen Covid-19

UPDATE 6 Juni: Pemerintah Periksa 394.068 Spesimen Covid-19

Nasional
993 Kasus Baru, Rekor Penambahan Tertinggi Covid-19 di Indonesia

993 Kasus Baru, Rekor Penambahan Tertinggi Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Juni: 1.801 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 6 Juni: 1.801 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
UPDATE 6 Juni: Tambah 464, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 9.907 Orang

UPDATE 6 Juni: Tambah 464, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 9.907 Orang

Nasional
Epidemiolog UI Sarankan Pemprov DKI Jakarta Survei di Pasar Tradisional untuk Deteksi Covid-19

Epidemiolog UI Sarankan Pemprov DKI Jakarta Survei di Pasar Tradisional untuk Deteksi Covid-19

Nasional
UPDATE 6 Juni: Bertambah 993, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 30.514

UPDATE 6 Juni: Bertambah 993, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 30.514

Nasional
KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

Nasional
KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

Nasional
Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan 'New Normal'

Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan "New Normal"

Nasional
KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

Nasional
FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

Nasional
KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X