"Saya Bambang Soesatyo, Tak Takut Dipecat"

Kompas.com - 13/03/2015, 19:55 WIB
Sekretaris Fraksi Golkar di DPR Bambang Soesatyo KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOSekretaris Fraksi Golkar di DPR Bambang Soesatyo
Penulis Icha Rastika
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai kubu Agung Laksono tak berhak melakukan pergantian antar-waktu (PAW) pada anggota Fraksi Partai Golkar di DPR. Menurut dia, pengurusan Agung belum sah memimpin Golkar selama belum ada putusan pengadilan atas gugatan yang diajukan kubu Aburizal.

"Kubu Ancol mau memecat, jawaban saya menang dan disahkan saja belum, mau main pecat-pecat, tunggu keputusan pengadilan dulu lah," kata Bambang melalui pesan singkat, Jumat (13/3/2015).

Kendati demikian, Bambang mengaku tidak takut jika harus dipecat. Ia tetap meyakini jika pengurusan kubu Aburizal hasil musyawarah nasional Bali adalah pengurusan yang sah.

"Saya tegaskan, saya Bambang Soesatyo tidak takut menghadapi pemecatan," ucap dia.

Selaku pimpinan panitia Munas Bali, Bambang menyaksikan sendiri bahwa ribuan kader dan seluruh ketua DPD I serta DPD II hadir dalam munas tersebut. Bambang mengklaim Munas Bali digelar sesuai dengan AD/ART partai. Ia lalu membandingkannya dengan munas Ancol yang digelar kubu Agung.

"Bandingkan dengan Munas Ancol dengan peserta tidak jelas dan dengan surat mandat palsu yang kami laporkan ke Bareskrim Polri," ucap dia.

"Kalau mau pecat, pecat saja. Siapa takut? Belum ludah kering di lantai, bilang enggak akan main pecat, belum sudah, mau mecat-mecat. Dasar hukumnya apa? Disahkan saja belum. Lagi pula memang saya mati kalau tidak jadi sekretaris fraksi atau anggota DPR? Enggak lah" tutur Bambang.

 

Ancaman pemecatan

Sebelumnya, Pengurus Partai Golkar hasil Munas Jakarta mengancam akan melakukan pergantian antar-waktu (PAW) pada semua anggota Fraksi Partai Golkar di DPR yang mendukung pengajuan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Leo Nababan mengatakan, ada beberapa anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang diketahui akan mendukung pengajuan angket untuk Menkumham. Di antaranya adalah Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo yang juga menjabat Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali.

Pimpinan fraksi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih akan menyatakan mosi tidak percaya dan berencana mengajukan angket untuk Menkumham pada Jumat siang nanti. (Baca: Golkar Kubu Aburizal Berencana Gunakan Hak Angket ke Menkumham)

Wacana pengajuan angket muncul karena Menkumham dianggap memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik saat menyelesaikan konflik internal PPP dan Partai Golkar. (Baca: Fadli Zon Sebut Pemerintahan Jokowi Otoriter Akui Golkar Kubu Agung)

Menkumham mengeluarkan surat dengan Nomor: M.HH.AH.11.03- 26 tertanggal 10 Maret 2015 tentang kepengurusan Partai Golkar. (Baca: Kemenkumham Akui Kepengurusan Golkar Versi Agung Laksono)

Dalam surat itu disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Nomor 2/20144 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan kepengurusan. (Baca: Ikuti Langkah Suryadharma, Aburizal Akan Tempuh Jalur Hukum ke PTUN)

Dengan alasan itu, Menkumham meminta kepengurusan Golkar hasil Munas IX Jakarta untuk segera membentuk kepengurusan secara selektif dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai Golkar yang memenuhi kriteria berprestasi, berdedikasi, loyal, dan tidak tercela. Kini, kubu Aburizal tengah mengajukan gugatan putusan Menkumham ke pengadilan. Kubu Aburizal juga sudah melaporkan kubu Agung ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pemalsuan dokumen.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Nasional
Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

Nasional
Data 28 Mei, Delapan Provinsi Catatkan 0 Kasus Baru Covid-19

Data 28 Mei, Delapan Provinsi Catatkan 0 Kasus Baru Covid-19

Nasional
Dinkes: Tingkat Penularan Covid-19 di DKI Berada di Kisaran Angka 1

Dinkes: Tingkat Penularan Covid-19 di DKI Berada di Kisaran Angka 1

Nasional
UPDATE 28 Mei: Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi di Jawa Timur

UPDATE 28 Mei: Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi di Jawa Timur

Nasional
Kasus ABK yang Dilarung ke Perairan Somalia, Polda Jateng Akan Periksa Saksi Ahli

Kasus ABK yang Dilarung ke Perairan Somalia, Polda Jateng Akan Periksa Saksi Ahli

Nasional
Penambahan Pasien Baru Covid-19 di Kalsel Cukup Signifikan

Penambahan Pasien Baru Covid-19 di Kalsel Cukup Signifikan

Nasional
Soal 'New Normal', Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri

Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri

Nasional
5 Persen Pasien Covid-19 Anak-anak, Kementerian PPPA Minta Jangan Sepelekan

5 Persen Pasien Covid-19 Anak-anak, Kementerian PPPA Minta Jangan Sepelekan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X