Kompas.com - 13/03/2015, 17:51 WIB
Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono bertemu Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy di Crown Plaza Jakarta, Jumat (13/3/2015). KOMPAS.com/Abba GabrillinKetua Umum DPP Golkar Agung Laksono bertemu Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy di Crown Plaza Jakarta, Jumat (13/3/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono, menyebutkan, Bambang Soesatyo dan Ade Komarudin bukan lagi Pimpinan Fraksi Golkar di DPR. Agung mengatakan, wacana pengajuan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang diusulkan keduanya adalah pendapat pribadi.

"Bambang dan Ade Komarudin, dalam pikiran kami mereka bukan pimpinan fraksi, itu pendapat pribadi. Itu individual dan bisa merusak persatuan partai. Kami minta agar itu segera dihentikan. DPP Golkar menolak hak angket," ujar Agung, saat bertemu Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Rommahurmuziy, di Crown Plaza Hotel, Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Anggota fraksi, kata Agung, harus mengikuti keputusan yang dibuat oleh pimpinan partai. Menurut dia, masing-masing anggota fraksiharus disiplin terkait hal itu. Agung menegaskan, jika tetap menolak keputusan partai,akan ada sanksi yang diberikan kepada dua kader tersebut.

Soal pengajuan hak angket, Agung menegaskan, Golkar sejalan dengan PPP yang menolak wacana angket bagi Menteri Hukum dan HAM terkait pengesahan kepengurusan Partai Golkar. Agung menilai, Menkumham telah memutuskan hal tersebut sesuai dengan mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Sebelumnya, pimpinan fraksi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih akan menyatakan mosi tidak percaya dan berencana mengajukan angket terhadap Menkumham. Wacana itu turut didukung dua pimpinan Fraksi Golkar di DPR, Bambang Soesatyo dan Ade Komarudin.

Wacana pengajuan angket muncul karena Menkumham dianggap memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik dalam menyelesaikan konflik internal PPP dan Partai Golkar. Namun, dalam pernyataan bersama di DPR, Bambang mengatakan, terkait pengajuan angket belum diputuskan. Ia mengatakan, hak angket baru akan digulirkan dalam keadaan terpaksa.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.