Kompas.com - 13/03/2015, 16:37 WIB
Ketua Umum DPP PPP versi Mukernas di Jakarta, Djan Faridz. Indra Akunto/KOMPAS.comKetua Umum DPP PPP versi Mukernas di Jakarta, Djan Faridz.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz berharap Presiden Joko Widodo ikut campur dalam penyelesaian dualisme partai politik. Pasalnya, PPP saat ini sudah tidak percaya lagi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly.

"Kami percaya hukum akan benar, yang menentukan parpol, hanya kepada Presiden Jokowi. Kami yakin beliau yang akan bisa memutuskan. Kami tak percaya lagi elemen-elemen lain, terutama Menkumham," kata Wakil Ketua Fraksi PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah, dalam pernyataan sikap bersama Koalisi Merah Putih, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Hadir dalam kesempatan itu di antaranya Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin, Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, dan Sekretaris Fraksi Gerindra Fary Djemi Francis. Hanya perwakilan dari Fraksi PAN yang tak hadir karena masalah teknis.

Menurut Dimyati, Menkumham setidaknya sudah melakukan dua kesalahan dalam menangani dualisme parpol. Kesalahan pertama adalah saat Menkumham mengesahkan PPP kubu Romahurmuziy, padahal saat itu PPP kubu Djan Faridz belum menyelenggarakan muktamar. Kesalahan kedua adalah saat Menkumham mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono, yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Partai Golkar.

"Apabila tak ada koreksi terhadap PPP dan Golkar, maka kami akan melakukan hak angket," ujar Dimyati.

Menurut dia, tidak mungkin Menkumham ke depannya bisa terus mengayomi semua pihak kalau masih memecah belah parpol yang dianggap tak sejalan dengan pemerintah.

"Maka, kami tak percaya lagi Pak Yasonna sebagai Menkumham karena banyak abuse of power. Maka, kami menunggu. Kalau ada koreksi, kami harap segera dalam waktu dekat," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya memutuskan mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono berdasarkan putusan Mahkamah Partai Golkar.

(Baca: Aburizal: Keputusan Menkumham Cederai Keadilan dan Demokrasi)

Menkumham meminta Agung segera menyusun kepengurusan Partai Golkar dan menyerahkannya ke Kemenkumham untuk disahkan. Agung wajib memberi ruang kepada semua kader Partai Golkar dan DPP Partai Golkar yang memenuhi kriteria.

(Baca: Menkumham Minta Agung Susun Kepengurusan Golkar untuk Disahkan)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

Nasional
UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Nasional
KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

Nasional
Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Nasional
Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Nasional
Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Nasional
Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Nasional
Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

Nasional
Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Nasional
Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Nasional
Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3R untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3R untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.