Kompas.com - 13/03/2015, 15:37 WIB
Bambang Soesatyo, Fary Djemi Francis, Ade Komrudin, dan Jazuli Juwaini (kiri ke kanan) dalam pernyataan bersama melawan putusan Menkumham yang mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3/2015) ican/kompas.comBambang Soesatyo, Fary Djemi Francis, Ade Komrudin, dan Jazuli Juwaini (kiri ke kanan) dalam pernyataan bersama melawan putusan Menkumham yang mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3/2015)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Meski melawan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono, tetapi fraksi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih belum memutuskan untuk menggulirkan hak angket. Hak menyelidiki yang dimiliki oleh setiap anggota DPR itu baru akan digunakan dalam keadaan terpaksa.

"Bila dalam keadaan terpaksa, kami mempertimbangkan untuk menggunakan hak konstitusi kami yang diberikan Undang-Undang 1945 dan undang-undang lainnya yang berlaku kepada pemerintah, terhadap situasi dan kebijakan yang sudah diambil Menkumham," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo dalam pernyataan sikap KMP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Hadir dalam kesempatan itu di antaranya Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Sekretaris Fraksi Gerindra Fary Djemi Francis, dan Dimyati Natakusuma (PPP kubu Djan Faridz). Hanya PAN yang tak hadir karena masalah teknis.

Selain hak angket, anggota DPR juga memiliki hak interpelasi atau hak bertanya dan hak menyatakan pendapat. Namun, sejak awal, rapat konsultasi yang dilakukan Aburizal Bakrie bersama DPD I dan II seluruh Indonesia sudah menghasilkan keputusan agar digunakan hak angket untuk menyelidiki hal-hal yang janggal dalam keputusan Menkumham tersebut.

"Kami ingatkan Menkumham bahwa negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sebagai menteri hukum, seharusnya Laoly bertindak hati-hati, tidak melawan UU," ujar Bambang.

Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya memutuskan mengakui kepengurusan kubu Agung Laksono berdasarkan putusan Mahkamah Partai Golkar. (Baca: Aburizal: Keputusan Menkumham Cederai Keadilan dan Demokrasi)

Menkumham meminta Agung segera menyusun kepengurusan Partai Golkar dan menyerahkannya ke Kemenkumham untuk disahkan. Agung wajib memberi ruang kepada semua kader Partai Golkar dan DPP Partai Golkar yang memenuhi kriteria. (Baca: Menkumham Minta Agung Susun Kepengurusan Golkar untuk Disahkan)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Nasional
Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Nasional
Pemerintah Alokasikan Anggaran Penurunan Stunting 2022 Rp 25 Triliun

Pemerintah Alokasikan Anggaran Penurunan Stunting 2022 Rp 25 Triliun

Nasional
Barang Bukti Ratusan Juta Rupiah Disita KPK dalam OTT di Surabaya

Barang Bukti Ratusan Juta Rupiah Disita KPK dalam OTT di Surabaya

Nasional
20.000 Masyarakat Adat Diperkirakan Tergusur Proyek Ibu Kota Baru

20.000 Masyarakat Adat Diperkirakan Tergusur Proyek Ibu Kota Baru

Nasional
UPDATE 20 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,88 Persen

UPDATE 20 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,88 Persen

Nasional
Arteria Dahlan Terancam Dipidana Bila Terbukti Palsukan Pelat Mobil Mirip Polisi

Arteria Dahlan Terancam Dipidana Bila Terbukti Palsukan Pelat Mobil Mirip Polisi

Nasional
KPK Amankan 5 Orang Dalam OTT di Surabaya

KPK Amankan 5 Orang Dalam OTT di Surabaya

Nasional
UPDATE 20 Januari: 12.328 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Januari: 12.328 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 20 Januari: Sebaran 2.116, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

UPDATE 20 Januari: Sebaran 2.116, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 20 Januari 2022: Ada 5.346 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 20 Januari 2022: Ada 5.346 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 20 Januari: 326.114 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,46 Persen

UPDATE 20 Januari: 326.114 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,46 Persen

Nasional
UPDATE 20 Januari: Bertambah 577, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.121.117

UPDATE 20 Januari: Bertambah 577, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.121.117

Nasional
Update 20 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 7, Total Jadi 144.199

Update 20 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 7, Total Jadi 144.199

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.116, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.277.644

UPDATE: Bertambah 2.116, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.277.644

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.