Yasonna Dianggap "Begal" Demokrasi, Fraksi Gabungan Parpol di KMP Sepakat Melawan

Kompas.com - 13/03/2015, 14:38 WIB
Bambang Soesatyo, Fary Djemi Francis, Ade Komrudin, dan Jazuli Juwaini (kiri ke kanan) dalam pernyataan bersama melawan putusan Menkumham yang mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3/2015) ican/kompas.comBambang Soesatyo, Fary Djemi Francis, Ade Komrudin, dan Jazuli Juwaini (kiri ke kanan) dalam pernyataan bersama melawan putusan Menkumham yang mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3/2015)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi dari partai politik yang tergabung di Koalisi Merah Putih di DPR sepakat untuk melawan sikap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mengakui kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Sikap ini juga dilakukan karena Menkumham sebelumnya telah mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy.

Bambang menganggap keputusan Menkumham sebagai "begal" demokrasi karena telah sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan kelompok.

"Pernyataan bersama KMP ini kami beri judul melawan 'begal' demokrasi. Tindakan Yasonna Laoly tidak ubahnya adalah begal politik yang memasung dan menzalimi Golkar dan PPP. Ini harus diakhiri karena mengancam. Menteri harusnya berikan solusi, tetapi ini malah menambah masalah," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo di ruang pers Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Hal tersebut disampaikan Bambang didampingi perwakilan fraksi lain dari Koalisi Merah Putih. Selain Bambang, hadir di antaranya Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Sekretaris Fraksi Gerindra Fary Djemi Francis, dan Dimyati Natakusuma (PPP kubu Djan Faridz). Hanya perwakilan dari Fraksi PAN yang tak hadir karena masalah teknis.

Bambang menambahkan, sejauh ini fraksi di KMP belum memastikan apakah akan menggulirkan hak interpelasi dan hak angket kepada Yasonna. Namun, hak bertanya dan hak menyelidiki itu tidak menutup kemungkinan akan digunakan DPR jika situasinya tak banyak berubah.

"Ini untuk warning, apakah akan berlanjut angket atau interpelasi tergantung. Tapi, sekarang kita nyatakan dukungan bersama untuk mosi tidak percaya. Kita yakin kita masih solid. Ini inisiasi bersama," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.