Yasonna Dianggap "Begal" Demokrasi, Fraksi Gabungan Parpol di KMP Sepakat Melawan

Kompas.com - 13/03/2015, 14:38 WIB
Bambang Soesatyo, Fary Djemi Francis, Ade Komrudin, dan Jazuli Juwaini (kiri ke kanan) dalam pernyataan bersama melawan putusan Menkumham yang mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3/2015) ican/kompas.comBambang Soesatyo, Fary Djemi Francis, Ade Komrudin, dan Jazuli Juwaini (kiri ke kanan) dalam pernyataan bersama melawan putusan Menkumham yang mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3/2015)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi dari partai politik yang tergabung di Koalisi Merah Putih di DPR sepakat untuk melawan sikap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mengakui kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Sikap ini juga dilakukan karena Menkumham sebelumnya telah mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy.

Bambang menganggap keputusan Menkumham sebagai "begal" demokrasi karena telah sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan kelompok.

"Pernyataan bersama KMP ini kami beri judul melawan 'begal' demokrasi. Tindakan Yasonna Laoly tidak ubahnya adalah begal politik yang memasung dan menzalimi Golkar dan PPP. Ini harus diakhiri karena mengancam. Menteri harusnya berikan solusi, tetapi ini malah menambah masalah," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo di ruang pers Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Hal tersebut disampaikan Bambang didampingi perwakilan fraksi lain dari Koalisi Merah Putih. Selain Bambang, hadir di antaranya Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Sekretaris Fraksi Gerindra Fary Djemi Francis, dan Dimyati Natakusuma (PPP kubu Djan Faridz). Hanya perwakilan dari Fraksi PAN yang tak hadir karena masalah teknis.

Bambang menambahkan, sejauh ini fraksi di KMP belum memastikan apakah akan menggulirkan hak interpelasi dan hak angket kepada Yasonna. Namun, hak bertanya dan hak menyelidiki itu tidak menutup kemungkinan akan digunakan DPR jika situasinya tak banyak berubah.

"Ini untuk warning, apakah akan berlanjut angket atau interpelasi tergantung. Tapi, sekarang kita nyatakan dukungan bersama untuk mosi tidak percaya. Kita yakin kita masih solid. Ini inisiasi bersama," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Nasional
Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Nasional
19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.