KPK Anggap Remisi dan Pembebasan Bersyarat Kewenangan Kemenkumham

Kompas.com - 12/03/2015, 19:51 WIB
(Dari kiri ke kanan) Wakil Ketua KPK sementara Indriyanto Seno Adji, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua sementara KPK Johan Budi, Ketua sementara KPK Taufiequrachman Ruki, Wakil Ketua sementara KPK Zulkarnain usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/2/2015). Kompas.com/SABRINA ASRIL(Dari kiri ke kanan) Wakil Ketua KPK sementara Indriyanto Seno Adji, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua sementara KPK Johan Budi, Ketua sementara KPK Taufiequrachman Ruki, Wakil Ketua sementara KPK Zulkarnain usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/2/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengatakan, kewenangan memberikan remisi dan pembebasan bersyarat merupakan ranah Kementerian Hukum dan HAM. Pernyataannya menanggapi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyebutkan bahwa terpidana kasus korupsi berhak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. (Baca: Menkumham Anggap Napi Korupsi Berhak Dapat Remisi dan Pembebasan Bersyarat)

"Remisi merupakan domain dari Kumham," ujar Johan, melalui pesan singkat, Kamis (12/3/2015).

Johan mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM berhak memberikan remisi tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa narapidana kasus korupsi, terorisme, dan narkotika mendapatkan remisi dan pembebasan persyarat asalkan memenuhi sejumlah persyaratan yang diatur. Menurut dia, KPK tidak ikut campur terkait pemberian remisi terhadap terpidana korupsi. (Baca: Wapres Nilai Pernyataan Menkumham soal Remisi Koruptor Belum Dibahas)

"KPK tidak dilibatkan dalam pemberian remisi kepada napi pelaku korupsi," kata Johan.

Sebelumnya, Yasonna menilai narapidana kasus korupsi mendapatkan hak yang sama dengan narapidana kasus lainnya dalam mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Menurut dia, PP Nomor 99 Tahun 2012 sifatnya diskriminatif sehingga tidak tepat lagi diberlakukan.

"Jadi remisi itu hak siapapun, dia narapidana dan ini kan whistle blower," ujar Yasonna.

Meski demikian, menurut Yasonna, pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi akan melalui sejumlah persyaratan dan mekanisme. Salah satunya, ia mencontohkan, jika si narapidana bersedia menjadi pihak yang bekerja sama dengan penegak hukum.

"Kalau tidak whistleblower tidak dikasih remisi. Jangan membuat orang tidak punya harapan hidup," kata Yasonna.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X