Wapres Nilai Pernyataan Menkumham soal Remisi Koruptor Belum Dibahas

Kompas.com - 12/03/2015, 19:16 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla KOMPAS.com/ICHA RASTIKAWakil Presiden Jusuf Kalla
Penulis Icha Rastika
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pemerintah belum membicarakan mengenai kemungkinan melonggarkan syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada terpidana kasus korupsi. Ia menduga wacana itu masih dibicarakan di tingkat menteri.

"Belum dibicarakan, itu masih dibicarakan di tingkat menteri," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (12/3/2015) saat ditanya pandangannya mengenai wacana ini.

Kendati demikian, Kalla setuju jika masing-masing terpidana dianggap memiliki hak yang berbeda-beda tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukannya. Bagi terpidana tindak pidana khusus seperti korupsi, narkotika, dan terorisme, Kalla mengatakan bahwa pemerintah sebelumnya telah membuat aturan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat.

"Di hukum memang begitu. Kalau sudah menjadi tahanan ya dia akan sama dengan yang lain. Tapi kan korupsi itu suatu kriminal yang berat, jadi dulu pernah dihilangkan hak remisinya," ujar Kalla.

Sebelumnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menegaskan bahwa remisi merupakan hak bagi narapidana, siapa pun dia. Yasonna juga menyiratkan ketidaksetujuannya jika remisi hanya diberikan kepada terpidana korupsi yang menjadi whistle blower.

Pemberian hukuman berat, menurut Yasonna, seharusnya sudah berada di tangan majelis hakim, sewaktu di Pengadilan. Kalau terdakwa terbukti melakukan korupsi dan bukan seorang whistle blower, maka harus divonis dengan hukuman berat. (Baca: Menkumham Anggap Napi Korupsi Berhak Dapat Remisi dan Pembebasan Bersyarat)

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

Nasional
Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

Nasional
BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Nasional
Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Nasional
Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Nasional
Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Nasional
Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Nasional
Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Nasional
Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Nasional
Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Nasional
Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Nasional
Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Nasional
Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X