Kabareskrim Ingin Buktikan Tak Kriminalisasi Bambang Widjojanto

Kompas.com - 12/03/2015, 15:06 WIB
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto didampingi kuasa hukumnya usai diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/2/2015). Bambang adalah tersangka kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada di Kotawaringin Barat pada 2010 silam. KOMPAS.COM / KRISTIANTO PURNOMOWakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto didampingi kuasa hukumnya usai diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/2/2015). Bambang adalah tersangka kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada di Kotawaringin Barat pada 2010 silam.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso ingin membuktikan tidak ada kriminalisasi dalam kasus yang menjerat Wakil Ketua nonaktif KPK Bambang Widjojanto. Dia menegaskan akan mengusutnya hingga tuntas.

"Kita mau membuktikan enggak ada itu yang namanya kriminalisasi, terutama oleh Bareskrim," ujar Budi di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Budi menegaskan, penyidiknya menemukan alat bukti berupa dokumen dan keterangan saksi yang mendukung proses hukum kasus Bambang. Saat ini, berkas perkara Bambang hampir rampung.

Budi menegaskan bahwa semua keterangan saksi dan alat bukti menunjukkan bahwa Bambang diduga kuat telah memerintahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Saat itu, Bambang sebagai pengacara.


Sementara itu, terkait perintah Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti untuk menghentikan sementara pemeriksaan pimpinan nonaktif KPK, Budi Waseso menegaskan tidak mempermasalahkannya.

"Yang dimaksud Wakapolri itu ditunda untuk sementara, bukan dihentikan. Jika demikian, kelengkapan berkas, ya tetap jalan," lanjut Budi. (Baca: Kabareskrim: Kasus BW Ditunda, Bukan Dihentikan)

Bambang dilaporkan Sugianto Sabran atas kasus menyuruh saksi memberi keterangan palsu dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK), 2010 lalu. Bambang dituduh memberikan instruksi kepada puluhan saksi sebelum persidangan untuk memberikan keterangan di luar fakta, misalnya, menyuruh saksi mengatakan bahwa saksi menerima uang dan mendapatkan tekanan.  

Atas proses hukum yang dilakukan penyidik kepada Bambang, sejumlah pihak menyebut Polri telah melakukan kriminalisasi pimpinan KPK. Pasalnya, proses hukum tersebut dilakukan tak lama setelah KPK menjerat Komjen Budi Gunawan.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X