Kompas.com - 11/03/2015, 09:53 WIB
Ketua Umum Partai Golkar demisioner Aburizal Bakrie (tengah) bersama pengurus DPP Golkar demisioner setelah memberikan keterangan kepada wartawan di sela-sela Munas IX Golkar di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12/2014). Ical, sebutan untuk Aburizal Bakrie menjadi calon tunggal Ketua Umum Golkar pada Munas ini. KOMPAS / HERU SRI KUMOROKetua Umum Partai Golkar demisioner Aburizal Bakrie (tengah) bersama pengurus DPP Golkar demisioner setelah memberikan keterangan kepada wartawan di sela-sela Munas IX Golkar di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12/2014). Ical, sebutan untuk Aburizal Bakrie menjadi calon tunggal Ketua Umum Golkar pada Munas ini.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie akan melaporkan Partai Golkar hasil Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono ke Bareskrim Polri, Rabu (10/3/2015).

Kubu Aburizal menilai, Munas Jakarta yang diselenggarakan Agung, diwarnai pemalsuan dokumen mandat untuk mengikuti Munas oleh para pesertanya. Dengan begitu, Munas yang diselenggarakan pada awal Desember 2014 lalu, dapat dinyatakan kuorum.

Lalu, kenapa kubu Aburizal baru mempermasalahkan hal ini sekarang? Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham membantah bahwa pelaporan ini dilakukan karena kubu Agung sudah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM. (baca: Kemenkumham Akui Kepengurusan Golkar Versi Agung Laksono)

Menurut Idrus, kecurangan yang terjadi dalam Munas Ancol itu sudah diketahui pihaknya sejak lama. Namun, pihaknya sengaja diam karena tidak mau memperpanjang masalah.

"Kan kita terus terang saja, kita pandang ini sebagai keluarga besar Partai Golkar," kata Idrus di Jakarta, Selasa (10/3/2015) malam.

Namun rupanya, kata Idrus, upaya islah yang hendak dilakukan oleh kubu Aburizal dan kubu Agung terus mengalami jalan buntu. Oleh karena itu, saat ini pihaknya memilih melaporkan kecurangan ini ke kepolisian.

Selain itu, kubu Aburizal juga akan menjelaskan kecurangan yang terjadi di Munas Ancol ini ke Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

"Nanti akan kita kirim surat ke Menkumham, kita jelaskan kalau ada pemalsuan," ucap Idrus.

Namun, salah satu kader daerah yang menemukan pemalsuan surat mandat itu, memberikan keterangan yang sedikit berbeda. Ketua DPD II Golkar Jakarta Selatan Buchari Syamsi mengatakan, pihaknya baru menemukan pemalsuan yang dilakukan kubu Agung ini.

"Karena baru ditemukannya sekarang," ucapnya.

Setelah diakui pemerintah, Yasonna meminta Agung segera menyusun kepengurusan Partai Golkar dan menyerahkannya ke Kemenkumham untuk disahkan. Agung wajib memberi ruang kepada semua kader Partai Golkar dan DPP Partai Golkar yang memenuhi kriteria. (baca: Menkumham Minta Agung Susun Kepengurusan Golkar untuk Disahkan)

Aburizal menyesalkan putusan Menkumham tersebut. Ia menganggap putusan itu mencederai rasa keadilan dan demokrasi. Aburizal menunggu proses hukum yang kini tengah ditempuh pihaknya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dia meyakini, keputusan pengadilan lebih mempunyai kekuatan hukum dibandingkan dengan keputusan Menkumham.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Nasional
Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Nasional
Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Nasional
Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Nasional
KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

Nasional
Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Nasional
Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Nasional
Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Nasional
Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

Nasional
Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Nasional
Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Nasional
PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

Nasional
Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.