Prabowo: Indonesia Krisis Narkoba dan Eksekusi Mati adalah Hak Pemerintah

Kompas.com - 10/03/2015, 17:57 WIB
Prabowo Subianto saat memberikan sambutan dalam acara Silaturahim Pencak Sunda dengan Silek Minang, di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa (10/3/2015). KOMPAS.com/RAMDHAN TRIYADI BEMPAHPrabowo Subianto saat memberikan sambutan dalam acara Silaturahim Pencak Sunda dengan Silek Minang, di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa (10/3/2015).
|
EditorCaroline Damanik

BOGOR, KOMPAS.com
- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai bahwa tekanan yang diberikan pemerintah Australia soal eksekusi mati dua warga negaranya adalah hal yang wajar.

Menurut dia, pemerintah Indonesia juga akan melakukan tindakan serupa jika ada warga negara Indonesia yang mengalami nasib serupa.

"Saya kira itu hal yang wajar. Mereka (Australia) sudah menjalankan kewajibannya untuk melindungi warga negaranya," ujar Prabowo, saat ditemui di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa (10/3/2015).

Namun, Prabowo menyampaikan, pelaksanaan eksekusi mati terhadap para pengedar narkoba merupakan hak eksekutif atau institusi. Menurut dia, saat ini, Indonesia mengalami krisis narkoba.

"Banyak korban meninggal dunia karena narkoba. Untuk memerangi narkoba bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi kita semua punya kewajiban atas hal itu," kata Prabowo.

Seperti diberitakan, jelang eksekusi mati tahap kedua, pemerintah negara lain terus mendesak Indonesia membantalkan rencana tersebut. Namun, pemerintah menyebut eksekusi akan tetap dilakukan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan persiapan di Pulau Nusakambangan, Cilacap, sebagai tempat eksekusi para terpidana mati telah mencapai 100 persen. Waktu eksekusi mati tinggal menunggu keputusan pihak Kejaksaan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga menyatakan, eksekusi terhadap para terpidana mati kasus narkoba akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Informasi pelaksanaan eksekusi mati tahap kedua ini sudah mulai beredar sejak awal Februari 2015.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Radikalisme di Lingkungan BUMN, BNPT Beri Imbauan ke 184 CEO

Cegah Radikalisme di Lingkungan BUMN, BNPT Beri Imbauan ke 184 CEO

Nasional
Mendagri: Daerah Tak Siap Pilkada Langsung Perlu Dipikirkan Mekanisme Lain

Mendagri: Daerah Tak Siap Pilkada Langsung Perlu Dipikirkan Mekanisme Lain

Nasional
Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Nasional
Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Nasional
Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Nasional
Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Nasional
2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

Nasional
Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Nasional
Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Nasional
Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Nasional
Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Nasional
Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Nasional
Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X