Kompas.com - 10/03/2015, 12:40 WIB
Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing. KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOPengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengamat politik Emrus Sihombing mengatakan bahwa wacana penambahan anggaran untuk partai politik harus dikaji cermat. Harus ada konsekuensi pada partai politik saat menerima dana lebih besar dari kas negara.

Emrus menjelaskan, partai politik harus menerima jika kewenangan ketua umum dipangkas sebagai konsekuensi penambahan alokasi anggaran negara untuk partai politik. Hal ini penting untuk menjamin kerja politik yang berpihak penuh pada kepentingan rakyat.

"Kewenangan ketua umum harus dikurangi. Misalnya tidak bisa lagi seenaknya recall, mengganti anggota DPR karena berbeda pendapat dengan sikap partai. Dengan begitu, anggota DPR tidak lagi ada di bawah bayang-bayang ketua umum atau DPP," kata Emrus saat dihubungi, Selasa (10/3/2015).

Dosen Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan itu mengatakan, pemerintah bisa saja menanggung penuh biaya operasional partai politik di Indonesia. Dengan catatan, regulasi untuk memperkuat pelaksanaannya harus diperbarui agar lebih tegas dan mengakomodasi asas transparan dengan melibatkan PPATK dan KPK.

Menurut Emrus, pembiayaan partai politik di Indonesia dapat mengadopsi cara di negara-negara lain yang biaya operasionalnya ditanggung penuh oleh pemerintah. Namun demikian, ia menilai harus ada peraturan mengenai jumlah partai yang berkompetisi, ambang batas parlemen, dan pengetatan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga.

"Soal transparansi, misalnya, kalau ada bantuan dari pihak lain harus dibatasi. Tapi menurut saya ditanggung penuh saja oleh pemerintah agar tidak tersandera oleh pengusaha yang memberi sumbangan," ujarnya.

Sebelumnnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melontarkan wacana pembiayaan sebesar Rp 1 triliun per tahun yang dibagikan kepada semua partai politik. Menurut dia, wacana ini perlu dukungan dan dipikirkan oleh DPR serta elemen masyarakat pro-demokrasi. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Political will ini perlu karena partai politik merupakan rekrutmen kepemimpinan nasional dalam negara yang demokratis. Akan tetapi, persyaratan kontrol terhadap partai harus ketat dan transparan," kata Tjahjo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Demokrat Berduka, Eks Mensesneg Sudi Silalahi Tutup Usia

Partai Demokrat Berduka, Eks Mensesneg Sudi Silalahi Tutup Usia

Nasional
Mendagri Lantik Suhajar Diantoro Jadi Pelaksana Tugas Sekjen Kemendari

Mendagri Lantik Suhajar Diantoro Jadi Pelaksana Tugas Sekjen Kemendari

Nasional
Deretan Alutsista dan Teknologi Canggih yang Didambakan TNI AU

Deretan Alutsista dan Teknologi Canggih yang Didambakan TNI AU

Nasional
TNI AL Gelar Latihan Besar Operasi Amfibi, Libatkan 9.539 Personel hingga 33 KRI

TNI AL Gelar Latihan Besar Operasi Amfibi, Libatkan 9.539 Personel hingga 33 KRI

Nasional
SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Nanti Siang

SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Nanti Siang

Nasional
Luhut Ungkap Modus Bar Siasati Protokol Kesehatan: Pengunjung Tak Boleh Ambil Foto

Luhut Ungkap Modus Bar Siasati Protokol Kesehatan: Pengunjung Tak Boleh Ambil Foto

Nasional
Siapkan Perlindungan, LPSK Minta Korban Kekerasan Seksual Berani Bersuara

Siapkan Perlindungan, LPSK Minta Korban Kekerasan Seksual Berani Bersuara

Nasional
Wanti-wanti Jokowi soal Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

Wanti-wanti Jokowi soal Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000, Ini Langkah Kemenkes

Jokowi Minta Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000, Ini Langkah Kemenkes

Nasional
Selasa Ini, PN Jaksel Gelar Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI

Selasa Ini, PN Jaksel Gelar Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Profil Sudi Silalahi, Orang Dekat SBY sejak Pemerintahan Megawati

Profil Sudi Silalahi, Orang Dekat SBY sejak Pemerintahan Megawati

Nasional
Pemerintah Sering Minta Hapus Konten ke Google, Ini Respons Kemenkominfo

Pemerintah Sering Minta Hapus Konten ke Google, Ini Respons Kemenkominfo

Nasional
4.240.479 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kedatangan Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

4.240.479 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kedatangan Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Sudi Silalahi Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Sudi Silalahi Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Nasional
Polemik Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat hingga Jokowi Minta Harga Turun Jadi Rp 300.000

Polemik Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat hingga Jokowi Minta Harga Turun Jadi Rp 300.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.