Menaker Minta Serikat Buruh/Pekerja Tidak Jadikan Pemerintah sebagai Lawan - Kompas.com

Menaker Minta Serikat Buruh/Pekerja Tidak Jadikan Pemerintah sebagai Lawan

Kompas.com - 10/03/2015, 05:56 WIB
KOMPAS.com/YOGA SUKMANA Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di Gedung BI, Jakarta, Senin (16/2/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meminta para pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja dan serikat buruh agar mengubah paradigma yang memandang pemerintah sebagai lawan. Hanif meminta pemerintah dianggap sebagai “partner in progress” dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.  

"Pemerintah jangan dianggap sebagai lawan," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (9/3/2015). “Pemerintah adalah mitra bagi gerakan buruh untuk terus memajukan tuntutan-tuntutan dan perjuangan-perjuangan politik dari kaum buruh,” lanjutnya.

Hanif mengatakan  dengan paradigma baru, dinamika politik gerakan buruh ini tetap menciptakan kondusivitas di negara ini. Pemerintah juga berkepentingan untuk memajukan kesejahteraan pekerja dan itu semua memerlukan dukungan dari buruh/pekerja.

“Pemerintah berkepentingan untuk memastikan bagaimana agar pendidikan keluarga buruh ini bisa berlanjut, kesehatan bisa terjaga, perumahan, kebutuhan pangan bisa dikendalikan dari waktu ke waktu sehingga dampak dari dinamika ekonomi kita secara nasional tidak menjadikan pengeluaran buruh semakin tinggi," kata politisi PKB ini.


Berdasarkan data Kemenaker saat ini, di Indonesia tercatat ada 8 konfederasi serikat pekerja/buruh, 101 federasi, 11.852 serikat di tingkat perusahaan, 170 serikat BUMN dan jumlah anggota serikat seluruhnya mencapai 3.414.455 orang.         

Dikatakan Hanif, kini saatnya bagi pekerja dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menyadari bahwa selain membicarakan formulasi mengenai kenaikan upah. Perlu juga berbicara mengenai upaya-upaya  untuk terus menekan uang keluar dari buruh.

“Kesejahteraan pekerja bukan hanya masalah besaran upah. Pemerintah dan pengusaha juga membantu menekan biaya-biaya yang harus dikeluarkan pekerja,“ kata Hanif.  

Upaya-upaya yang bisa dilakukan adalah memperkecil pengeluaran pekerja, antara lain dengan menyediakan bantuan jaminan kesehatan, penyediaan  perumahan pekerja, pelatihan dan pendidikan serta sarana transportasi.

Terkait dengan penyediaan rumah pekerja, Hanif mengatakan Pemerintah menargetkan pembangunan 10.000 unit rumah pekerja dalam bentuk rusunawa (rumah susunsederhana sewa) dan Rusunami (rumah susun sederhana milik) yang diperuntukkan bagi kalangan pekerja/buruh pada tahun 2015. Lokasinya diutamakan berada di sekitar kawasan-kawasan industri di seluruh Indonesia.

Dalam pembangunan rusunawa,Kemnaker bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta BPJS Ketenagakerjaan

“Di sisi lain kita meminta pengusaha agar turut membantu pemerintah dengan membantu perumahan bagi para pekerja di sekitar kawasan-kawasan industri sehingga sekaligus juga dapat menekan biaya transportasi, " kata Hanif.


EditorBayu Galih

Terkini Lainnya

FKUB: Tempat Ibadah Itu Suci, Jangan Dipakai untuk Politik dan Sebar Hoaks

FKUB: Tempat Ibadah Itu Suci, Jangan Dipakai untuk Politik dan Sebar Hoaks

Megapolitan
Kejari Depok 3 Kali kembalikan Berkas Kasus Nur Mahmudi ke Polisi

Kejari Depok 3 Kali kembalikan Berkas Kasus Nur Mahmudi ke Polisi

Megapolitan
Pengacara Sebut Aris Idol Dijebak Seseorang yang Tawari Pekerjaan

Pengacara Sebut Aris Idol Dijebak Seseorang yang Tawari Pekerjaan

Megapolitan
Hadapi Debat Perdana, Ma'ruf Amin Mengaku Tak Tegang

Hadapi Debat Perdana, Ma'ruf Amin Mengaku Tak Tegang

Nasional
Polisi Segera Sebar Sketsa Wajah Pelaku Penusukan Siswi SMK di Bogor

Polisi Segera Sebar Sketsa Wajah Pelaku Penusukan Siswi SMK di Bogor

Regional
Risma Pamerkan Sederet Penghargaan yang Diraih Kota Surabaya Sepanjang 2018

Risma Pamerkan Sederet Penghargaan yang Diraih Kota Surabaya Sepanjang 2018

Regional
Jika KPU Tak Ikuti Putusan PTUN, Kubu OSO Minta Presiden dan DPR Turun Tangan

Jika KPU Tak Ikuti Putusan PTUN, Kubu OSO Minta Presiden dan DPR Turun Tangan

Nasional
Survei Charta Politica: Jokowi-Ma'ruf 53,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 34,1 Persen

Survei Charta Politica: Jokowi-Ma'ruf 53,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 34,1 Persen

Nasional
Timses Sebut Jokowi-Ma'ruf Gelar Simulasi Debat Bersama Ahli 'Public Speaking'

Timses Sebut Jokowi-Ma'ruf Gelar Simulasi Debat Bersama Ahli "Public Speaking"

Nasional
3 Hari Berlalu, Balita di Spanyol yang Jatuh ke Sumur Belum Ditemukan

3 Hari Berlalu, Balita di Spanyol yang Jatuh ke Sumur Belum Ditemukan

Internasional
Bandung Tidak Raih Adipura, Oded Tidak Kecewa

Bandung Tidak Raih Adipura, Oded Tidak Kecewa

Regional
Polisi: Mucikari ES Punya Banyak Koleksi Foto dan Video Vulgar Artis VA

Polisi: Mucikari ES Punya Banyak Koleksi Foto dan Video Vulgar Artis VA

Regional
Pentagon Sebut China Punya Sistem Senjata Tercanggih di Dunia

Pentagon Sebut China Punya Sistem Senjata Tercanggih di Dunia

Internasional
Meriahkan Pemilu, Khilmi Buat Miniatur Jokowi dan Prabowo dari Batang Korek Api

Meriahkan Pemilu, Khilmi Buat Miniatur Jokowi dan Prabowo dari Batang Korek Api

Regional
KPK Kembali Dapat Dukungan Masyarakat Sipil untuk Tetap Memberantas Korupsi

KPK Kembali Dapat Dukungan Masyarakat Sipil untuk Tetap Memberantas Korupsi

Nasional

Close Ads X