Soal Info Penyadapan, Pemerintah Diminta Kirim Nota Protes ke Selandia Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais meminta pemerintah tidak diam menghadapi dugaan penyadapan yang dilakukan oleh Selandia Baru. Hanafi meminta pemerintah bersikap tegas dengan melakukan protes.

"Kirim nota protes ke New Zealand via dubes di sini, bahwa yang dilakukan New Zealand tidak pantas sebagai negara tetangga yang semestinya menegakkan prinsip good neighborhood policy," kata Hanafi, saat dihubungi, Senin (9/3/2015).

Menurut Hanafi, tiap negara punya kedaulatan informasi yang tidak boleh disadap dan diretas oleh negara lain. Jika negara lain melakukan penyadapan dan peretasan, menurut dia, hal itu sudah menjadi bagian dari cyber war.

"Bentuk protes minimum harus dilakukan. Kalau tidak, apa yang dilakukan negara lain dengan penyadapan bisa ditafsirkan diperbolehkan," ucap politisi PAN ini.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman sebelumnya mengatakan, BIN akan mendalami informasi penyadapan yang dilakukan Australia dan Selandia Baru terhadap jaringan telekomunikasi Indonesia.

Kedua negara tersebut disebut bekerja sama mencegat lalu lintas milik Telkomsel yang mempunyai 122 juta pelanggan. (Baca: BIN Dalami Dugaan Penyadapan yang Dilakukan Selandia Baru)

Mantan pegawai Badan Pertahanan Nasional Amerika Serikat atau NSA, Edward Snowden, kembali membocorkan informasi bahwa Selandia Baru sering menyadap pejabat Indonesia. Penyadapan juga dilakukan Selandia Baru pada negara lain di wilayah Asia Pasifik.

Menurut informasi yang dilansir Huffington Post, Kamis (5/3/2015), Selandia Baru aktif melakukan penyadapan di Indonesia dengan cara membobol data Telkomsel.

Sementara, seperti dikutip Australia The Sydney Morning Herald (SMH), Kamis (5/3/2015), dokumen yang dibocorkan Snowden mengungkapkan bahwa Direktorat Sinyal Australia bekerja sama dengan Biro Keamanan Komunikasi Selandia Baru memata-matai jaringan telekomunikasi Indonesia dan Pasifik Selatan.

Australia dan Selandia Baru mencegat komunikasi satelit dan kabel telekomunikasi bawah laut, dan berbagai data dari panggilan telepon, e-mail, dan pesan media sosial.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sempat menghentikan sejumlah kerja sama dengan Australia ketika menyikapi informasi penyadapan. (Baca: Kasus Penyadapan, Indonesia-Australia Susun Kode Etik)

Kerja sama yang dihentikan ialah kerja sama pertukaran informasi dan pertukaran intelijen; kerja sama latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun latihan yang sifatnya gabungan; kerja sama coordinated military operation yang banyak fokus pada penyelesaian masalah penyelundupan manusia alias people smuggling.