Kompas.com - 09/03/2015, 14:12 WIB
Ketua DPR RI Setya Novanto meninggalkan Wisma Negara setelah menemui Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, Jakarta, Kamis (15/1/2015). Setya menemui Luhut untuk mengantarkan surat keputusan Sidang Paripurna DPR RI yang menyetujui pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan yang tengah ditetapkan tersangka oleh KPK, untuk menjadi Kapolri. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua DPR RI Setya Novanto meninggalkan Wisma Negara setelah menemui Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, Jakarta, Kamis (15/1/2015). Setya menemui Luhut untuk mengantarkan surat keputusan Sidang Paripurna DPR RI yang menyetujui pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan yang tengah ditetapkan tersangka oleh KPK, untuk menjadi Kapolri.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
- Kepengurusan Partai Golkar versi Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono akan mengevaluasi posisi Ketua DPR yang dijabat politisi Golkar, Setya Novanto. Evaluasi terhadap komposisi kepengurusan fraksi di DPR akan dilakukan kubu Agung setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ketua DPP Golkar kubu Agung, Agun Gunanjar menilai, pencopotan tersebut bisa saja dilakukan sesuai mekanisme yang ada.

"Kalau sesuai peraturan perundang-undangan dan tata tertib bisa saja," kata Agun, saat dihubungi, Senin (9/3/2015).

Wacana penggantian Ketua DPR ini muncul setelah kubu Agung Laksono menilai bahwa putusan Mahkamah Partai memenangkan pihaknya sebagai kepengurusan yang sah. Namun, Agun mengaskan, penggantian Setya tidak akan terjadi dalam waktu dekat karena perlu dibicarakan dengan berbagai pihak, termasuk kubu Aburizal Bakrie. Agun juga belum bisa menyebutkan siapa yang akan diplot untuk menggantikan Setya Novanto.

"Masih ada tahapan dan langkah-langkah-langkah lebih lanjut," katanya.

Pemberhentian pimpinan DPR diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 87 ayat (1) menyebutkan, pimpinan DPR berhenti dari jabatannya karena tiga hal, yakni meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Ada banyak penyebab pimpinan DPR diberhentikan, salah satunya diatur dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d, yakni diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam Pasal 87 ayat (4), diatur bahwa penggan pimpinan DPR berasal dari partai politik yang sama.

Evaluasi Setya Novanto

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX Jakarta, Ace Hasan Syadzily mengatakan ada peluang untuk mengevaluasi posisi Ketua DPR RI yang saat ini dijabat oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas IX Bali, Setya Novanto.

Menurut Ace, pergantian posisi itu akan dilakukan sesuai mekanisme internal dan aturan perundang-undangan. Ace mengungkapkan, Mahkamah Partai telah memutuskan untuk mengakui kepengurusan hasil Munas Jakarta.

Dengan demikian, kata Ace, sangat wajar jika pengurus hasil Munas Jakarta menduduki posisi strategis yang dimiliki Golkar di parlemen.

"Seharusnya jabatan Ketua DPR RI yang sekarang dijabat Pak Setya Novanto dievaluasi juga," kata Ace, saat dihubungi, Minggu (8/3/2015).

Ace juga menyatakan bahwa pergantian pimpinan Fraksi Golkar akan dilakukan menyusul diakuinya kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori Meninggal Dunia

Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori Meninggal Dunia

Nasional
4.240.019 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Permintaan Maaf Kemenkes soal Insentif Dobel Nakes

4.240.019 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Permintaan Maaf Kemenkes soal Insentif Dobel Nakes

Nasional
Pemilih Pemula Antusias, Ganjar Ketiban Pulung...

Pemilih Pemula Antusias, Ganjar Ketiban Pulung...

Nasional
Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Nasional
Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Nasional
Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.