Kompas.com - 09/03/2015, 08:46 WIB
Pelaksana tugas Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Indriyanto Senno Adji melakukan konferensi pers bersama di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/3/2015). KPK melimpahkan kasus rekening gendut Budi Gunawan kepada Kejaksaan dengan alasan Budi Gunawan telah menang pra peradilan melawan KPK. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAPelaksana tugas Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Indriyanto Senno Adji melakukan konferensi pers bersama di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/3/2015). KPK melimpahkan kasus rekening gendut Budi Gunawan kepada Kejaksaan dengan alasan Budi Gunawan telah menang pra peradilan melawan KPK.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Indriyanto Seno Adji menyadari kepercayaan masyarakat kepada KPK berkurang. Oleh karena itu, kata dia, KPK mencoba bangkit dan mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan melakukan upaya pemberantasan korupsi hingga sisa masa kepemimpinan pada akhir 2015.

"Memang membangun kembali kepercayaan masyarakat adalah salah satu program kerja KPK, dengan menyelesaikan adanya sekitar 30-an kasus tersisa dalam waktu relatif pendek," ujar Indriyanto melalui pesan singkat, Senin (9/3/2015).

Masa pimpinan KPK periode 2010-2015 akan berakhir pada Desember tahun ini. Oleh karena itu, kata Indriyanto, KPK tidak ingin larut dengan rangkaian permasalahan yang timbul sejak penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK.

"Kami tidak termangu kasus BG saja, tapi bagaimana dengan tetap meningkatkan kinerja KPK," kata Indriyanto.

Indriyanto mengatakan, KPK tidak hanya akan fokus pada sektor pencegahan korupsi, sektor penindakan korupsi juga akan dilakukan secara simultan. Selain itu, kata Indriyanto, KPK juga akan membangun kembali kekuatan personil di internal sesama pegawai agar tidak lagi terjadi gesekan antara pimpinan dengan para pegawainya.

"Kami akan membangun kembali solidaritas kelembagaan KPK," ujar dia.

Seperti diberitakan, KPK resmi melimpahkan berkas perkara Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Hal tersebut dikarenakan putusan praperadilan yang diajukan Budi menyatakan bahwa penetapan Budi sebagai tersangka tidak sah sehingga penyidikan di KPK tidak dapat dilanjutkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, KPK tidak memiliki kewenangan dan dasar hukum untuk menghentikan penyidikan suatu perkara. Setelah melakukan perundingan dengan Polri dan Kejagung, KPK sepakat melimpahkan penanganan perkara tersebut. Atas keputusan ini, pegawai KPK berontak dengan melakukan aksi. Mereka menuntut pimpinan KPK membatalkan pelimpahan kasus dan mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Nasional
Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Nasional
Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Nasional
Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Nasional
Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Nasional
125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

Nasional
TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

Nasional
Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Nasional
Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Nasional
Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Nasional
PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

Nasional
Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Nasional
Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Nasional
Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.