Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Copot Komjen Budi Waseso karena Jadi Sumber Masalah

Kompas.com - 04/03/2015, 21:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Lingkar Madani, Ray Rangkuti, meminta Presiden Joko Widodo segera mencopot Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Budi Waseso. Ray menilai, kriminalisasi yang dilakukan Polri kepada pimpinan hingga penyidik KPK selama ini tak lepas dari peran Budi Waseso sebagai Kabareskrim. Hal tersebut disampaikan Ray bersama sejumlah pegiat antikorupsi lainnya kepada tim independen KPK-Polri.

"Buwas dicopot saja dari Kabareskrim dan ditunjuk lagi saja Kabareskrim yang lama. Buwas ini menjadi sumber masalah," kata Ray Rangkuti, usai pertemuan di Gedung DKPP, Rabu (4/3/2015) malam.

Hadir dalam pertemuan tersebut lima anggota tim independen yakni Jimly Asshidiqqie, Hikmahanto Juwana, Erry Riyana Hardjapameas, Tumpak H Panggabean dan Bambang Widodo Umar. Adapun Ray ditemani sejumlah pegiat antikorupsi lain, seperti Koordinator Kontras Haris Azhar, aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Bahrain, dan tokoh lintas agama Benny Susetyo.

Dengan digantinya Budi Waseso, Ray yakin perlahan lahan akan terjadi reformasi di institusi kepolisian. Ray menilai, kepolisian saat ini sudah melenceng dari tugas dan fungsi utamanya, yakni melayani masyarakat.

"Melihat tabiat kepolisian, kita cemas. Padahal berulang kali Presiden bilang jangan ada kriminalisasi, tapi nyatanya kriminalisasi jalan terus," ucapnya.

Tak hanya mencopot Budi Waseso, Ray juga meminta agar Presiden turun tangan menyelesaikan kasus yang menjerat pimpinan hingga penyidik KPK di kepolisian. Selain itu, kepada tim sembilan, Ray juga meminta agar presiden segera mencabut perppu penetapan Plt KPK Taufiequrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji. Dia menilai, dua pimpinan baru KPK itu justru memperburuk keadaan.

"Kasus Budi Gunawan justru dilimpahkan ke Kejaksaan Agung," ujar Ray.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com