Kompas.com - 04/03/2015, 15:56 WIB
Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi, saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2015). KOMPAS.com/Abba GabrillinDirektur Eksekutif Setara Institute Hendardi, saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2015).
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Setara Institute Hendardi menilai penolakan permohonan grasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo adalah upaya untuk menutupi kelemahan dalam bidang penegakan hukum. Hendardi mengatakan, Jokowi berusaha menunjukkan ketegasannya pada saat terjadi permasalahan di antara dua institusi penegak hukum, yaitu KPK dan Polri.

"Kami tidak melihat eksekusi mati sebagai ketegasan pemerintah. Ini upaya Jokowi untuk menutupi kelemahan pemerintahan dalam penegakan hukum, khususnya masalah KPK-Polri," ujar Hendardi dalam konferensi pers di kantor Setara Institute, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).

Menurut Hendardi, dalam penolakan grasi, Jokowi malah menunjukkan ketidakwibawaan dengan melimpahkan segalanya pada putusan pengadilan, kemudian seolah-olah tegas dalam hukuman mati.

Hendardi juga menilai bahwa cara yang sama sedang dilakukan kejaksaan untuk menutupi kelemahannya. Ia mengatakan, hingga saat ini, belum ada prestasi luar biasa yang diperlihatkan kejaksaan dalam penegakan hukum.

Lebih lanjut, Hendardi mengatakan, kesigapan aparat pemerintah untuk mengeksekusi para terpidana mati adalah bagian dari politik pencitraan tentang ketegasan seorang pemimpin. Menurut dia, hukuman mati dilakukan untuk menukar keraguan publik pada kemampuan Jokowi untuk memimpin pemerintahan.

"Semestinya hukuman mati yang jelas melanggar HAM bukan menjadi pilihan satu-satunya bagi Jokowi. Ini tidak sesuai dengan janjinya untuk menjamin hak asasi manusia," kata Hendardi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Nasional
Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Nasional
Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Nasional
Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Nasional
Soal Dugaan 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Soal Dugaan "Orang Dalam" Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Nasional
Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Nasional
PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

Nasional
PKB Nilai Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

PKB Nilai Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

Nasional
Jokowi Revisi Susunan Panitia G20, Luhut dan Mahfud Tukar Jabatan

Jokowi Revisi Susunan Panitia G20, Luhut dan Mahfud Tukar Jabatan

Nasional
7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Gelar Aksi 'Geruduk Istana Oligarki'

7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Gelar Aksi "Geruduk Istana Oligarki"

Nasional
Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

Nasional
Luhut dan Haris Azhar Akan Dimediasi Hari Ini

Luhut dan Haris Azhar Akan Dimediasi Hari Ini

Nasional
Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang

Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.