Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Unjuk Rasa di KPK, Mahasiswa Minta Ruki Mundur

Kompas.com - 04/03/2015, 12:26 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Lamen Hendrasaputra menilai keberadaan Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki di KPK telah menghancurkan kredibilitas lembaga antirasuah itu. Mahasiswa menuntut Ruki mundur dari jabatannya.

"Kami berharap Ruki terbuka matanya dan bersedia mundur. Kredibilitas KPK sudah hancur, KPK malah mundur," ujar Lamen saat berorasi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/3/2015).

Lamen mengatakan, keputusan pimpinan KPK melimpahkan kasus dugaan korupsi Komjen (Pol) Budi Gunawan merupakan langkah mundur KPK dan percobaan perusakan ketatanegaraan. Menurut dia, pelimpahan kasus itu tidak berdampak pada kriminalisasi yang menjerat dua pimpinan nonaktif KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

"Kriminalisasi masih terjadi terhadap AS dan BW. Kasus keduanya, kasus pasal 'karet'," kata Lamen.

Ia menyebutkan, setelah penunjukan pimpinan sementara KPK oleh Presiden Joko Widodo, arah pemberantasan korupsi selama 10 bulan ke depan menjadi tidak jelas. Ia menilai, sejak Jokowi menonaktifkan Abraham dan Bambang serta menunjuk Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi sebagai pimpinan sementara, semangat antikorupsi justru memudar. Oleh karena itu, aktivis melayangkan mosi tidak percaya terhadap para pimpinan sementara KPK.

"Karena itu kami menyatakan mosi tidak percaya terhadap Plt Pimpinan KPK, khususnya Taufiequrahman Ruki CS yang telah membunuh semangat pemberantasan korupsi dan kepercayaan publik terhadap KPK saat ini," kata dia.

Lamen juga menilai Jokowi turut bertanggung jawab atas pelemahan KPK. Menurut dia, hanya pada masa pemerintahan Jokowi KPK dilumpuhkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com