Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/03/2015, 19:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Suara Presiden Joko Widodo soal konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI hampir tak pernah terdengar pasca-pengangkatan pimpinan sementara KPK dan membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Padahal, konflik belum usai. Keputusan KPK melimpahkan kasus Budi ke Kejaksaan Agung menimbulkan ketidakpuasan publik. Ketegasan dan sikap Jokowi pun kembali dipertanyakan.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Presiden Jokowi masih menaruh perhatian terhadap isu ini.

"Oh enggak ya, itu tetap saja beberapa isu krusial tetap menjadi perhatian Presiden," kata Pratikno, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2015).

Menurut Pratikno, ia selalu menyampaikan perkembangan-perkembangan terkait kasus Budi Gunawan kepada Presiden. Presiden juga menerima masukan dari tamu-tamu yang datang ke Istana.

Pratikno mengatakan, Presiden sedang menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menciptakan hubungan yang harmonis antarlembaga penegak hukum. Namun, Pratikno tak menyebutkan solusi yang tengah disiapkan Presiden.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan, solusi yang disiapkan Presiden adalah solusi yang komprehensif dan tidak terpaku pada satu kasus. Presiden, kata dia, menginginkan ada sinergi baru KPK, Polri, dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

Saat ditanyakan kapan solusi itu disampaikan, Andi hanya menjawab singkat. "Secepatnya," kata dia.

Sikap Presiden Jokowi

Sebelumnya, sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam Prasodjo, mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia tengah memasuki masa krisis. Imam berharap Presiden Joko Widodo mengambil sikap nyata dan tegas untuk menjamin penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ada di jalur yang semestinya.

"Presiden enggak perlu lagi dinasihati. Masyarakat akan melihat mana sense of crisis, aksi nyata, tindakan nyata dari seorang Presiden," kata Imam yang juga anggota Tim Independen untuk KPK-Polri, saat dihubungi, Selasa.

Tak hanya Imam, pengamat hukum tata negara, Refly Harun, menilai, saat ini KPK tengah dilemahkan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan lembaga itu hanyalah Presiden.

"Ada konspirasi besar untuk melemahkan KPK, yang dilakukan oleh semua elite di republik ini. Sebenarnya, kuncinya bukan di KPK sendiri karena KPK tidak akan punya kekuatan, melainkan tetap kuncinya di leadership Presiden," kata Refly.

Menurut dia, masyarakat Indonesia saat ini sangat berharap agar Presiden Jokowi bisa menghentikan kriminalisasi yang terjadi pada KPK. Alasan Presiden dengan dalih tidak ingin intervensi hukum, kata Refly, tidak tepat.

"Kalau ada penegak hukum yang sewenang-wenang itu harus dipersoalkan, bukan dibiarkan. Presiden memang tidak boleh intervensi hukum pada kondisi normal, tetapi sekarang tidak normal," ujar Refly.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Kepala BAIS Ungkap Isi Laporan Intelijen 'Daleman' Parpol yang Dipegang Jokowi

Eks Kepala BAIS Ungkap Isi Laporan Intelijen "Daleman" Parpol yang Dipegang Jokowi

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Makin Banyak Pemilih yang Sudah Tentukan Pilihan Parpol

Survei Litbang "Kompas": Makin Banyak Pemilih yang Sudah Tentukan Pilihan Parpol

Nasional
KPK Dalami Kedekatan Windy Idol dengan Tersangka Hasbi Hasan

KPK Dalami Kedekatan Windy Idol dengan Tersangka Hasbi Hasan

Nasional
Danpuspom Pastikan Tak Ada Personel TNI Jadi Beking Lahan di Pulaul Rempang

Danpuspom Pastikan Tak Ada Personel TNI Jadi Beking Lahan di Pulaul Rempang

Nasional
DKPP Diminta Berhentikan Seluruh Anggota KPU, Buntut Isu Keterwakilan Caleg Perempuan

DKPP Diminta Berhentikan Seluruh Anggota KPU, Buntut Isu Keterwakilan Caleg Perempuan

Nasional
Bikin Aturan yang Ancam Keterwakilan Perempuan di Parlemen, 7 Anggota KPU RI Disidang DKPP

Bikin Aturan yang Ancam Keterwakilan Perempuan di Parlemen, 7 Anggota KPU RI Disidang DKPP

Nasional
Jokowi Dapat Data Intelijen soal Arah Parpol, Eks Kepala BAIS: Kok Diributkan? Cabai Keriting di Pasar Pun Kita Laporkan

Jokowi Dapat Data Intelijen soal Arah Parpol, Eks Kepala BAIS: Kok Diributkan? Cabai Keriting di Pasar Pun Kita Laporkan

Nasional
Bermodal SBY Putra Pacitan, Koalisi Prabowo Yakin Menang di Jawa Timur

Bermodal SBY Putra Pacitan, Koalisi Prabowo Yakin Menang di Jawa Timur

Nasional
Gerindra Sebut Nama Cawapres Prabowo Bisa Saja Belum Pernah Dimunculkan ke Publik

Gerindra Sebut Nama Cawapres Prabowo Bisa Saja Belum Pernah Dimunculkan ke Publik

Nasional
KPK Tahan Eks Dirut BUMD Sumsel yang Diduga Rugikan Negara Rp 18 M

KPK Tahan Eks Dirut BUMD Sumsel yang Diduga Rugikan Negara Rp 18 M

Nasional
Anies-Cak Imin dan Parpol Pendukung 'Kick Off' Tim Pemenangan Presiden

Anies-Cak Imin dan Parpol Pendukung "Kick Off" Tim Pemenangan Presiden

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Pemilih yang Bimbang Tentukan Capres Paling Banyak dari Pendukung Golkar

Survei Litbang "Kompas": Pemilih yang Bimbang Tentukan Capres Paling Banyak dari Pendukung Golkar

Nasional
TGB dan Angela Tanoesoedibjo Jadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo

TGB dan Angela Tanoesoedibjo Jadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo

Nasional
PAN Sebut Ada Beberapa Nama Dilirik Masuk Tim Pemenangan, Bakal Diumumkan Prabowo

PAN Sebut Ada Beberapa Nama Dilirik Masuk Tim Pemenangan, Bakal Diumumkan Prabowo

Nasional
PAN Sebut Dukungan SBY, Agum Gumelar, dan Wiranto Kubur Catatan Masa Lalu Prabowo

PAN Sebut Dukungan SBY, Agum Gumelar, dan Wiranto Kubur Catatan Masa Lalu Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com