PDI-P Persilakan Zulkifli Hasan Rangkap Jabatan

Kompas.com - 02/03/2015, 17:00 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah Kompas.com/Indra AkuntonoWakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR Ahmad Basarah tak mempermasalahkan posisi Ketua MPR Zulkifli Hasan yang rangkap jabatan dengan jabatan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Basarah justru berharap Zulkifli dapat mensinergikan tugasnya sebagai pimpinan MPR dan sebagai ketua umum partai politik.

"Saya harap Pak Zulkifli bisa memperteguh posisinya sebagai Ketua MPR dengan Ketua Umum PAN, jadi bersinergi," kata Basarah, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Basarah mewakili DPP PDI-P mengucapkan selamat atas terpilihnya Zulkifli sebagai Ketua Umum PAN periode 2015-2020. Ia yakin Zulkifli dapat membagi waktu secara profesional saat menjalankan tugas kepartaian dan tugasnya sebagai Ketua MPR.

"Saya harap Pak Zulkifli bisa berbagi waktu mengurus PAN dan MPR," ujarnya.

Sebelumnya, Zulkifli Hasan enggan mundur dari jabatannya sebagai Ketua MPR meski terpilih sebagai Ketua Umum PAN. Zulkifli meyakini, jabatan baru yang diembannya di partai tak akan mengganggu kinerjanya sebagai Ketua MPR, begitu juga sebaliknya. (Baca: Jabat Ketua Umum PAN, Zulkifli Enggan Mundur dari Ketua MPR)

Zulkifli terpilih sebagai ketua umum setelah bersaing sengit dengan calon petahana, Hatta Rajasa, dalam Kongres IV PAN di Bali. Zulkifli mendapatkan 292 suara. Sementara Hatta hanya mendapatkan 286. Adapun 4 suara lainnya abstain.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional
Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Nasional
Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Nasional
Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Nasional
ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

Nasional
TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

Nasional
Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

Nasional
Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Nasional
Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Nasional
Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Nasional
Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X