Ketua KNKT: Penyelidikan AirAsia QZ8501 Baru 30-40 Persen

Kompas.com - 02/03/2015, 16:54 WIB
Kepala Badan SAR Nasional Marsekal Madya TNI FH Bambang Soelistyo (dua dari kiri) memberikan keterngan pers di atas KM Pacitan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (2/3/2015), terkait serah terima badan pesawat AirAsia QZ8501. Dalam konferensi pers tersebut, hadir Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tatang Kurniadi (dua dari kanan) dan Presiden Direktur AirAsia Indonesia Sunu Widyatmoko (kanan). KOMPAS.com/ABBA GABRILINKepala Badan SAR Nasional Marsekal Madya TNI FH Bambang Soelistyo (dua dari kiri) memberikan keterngan pers di atas KM Pacitan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (2/3/2015), terkait serah terima badan pesawat AirAsia QZ8501. Dalam konferensi pers tersebut, hadir Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tatang Kurniadi (dua dari kanan) dan Presiden Direktur AirAsia Indonesia Sunu Widyatmoko (kanan).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Tatang Kurniadi mengatakan, penyelidikan untuk mencari penyebab jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 baru 30-40 persen. Untuk penyelidikan lebih lanjut, KNKT akan dibantu beberapa tim ahli dari negara lain.

"Sudah 30-40 persen, dan itu akan berubah nanti karena banyak ahli yang membantu kita. Penyelidikan ini harus teliti dan tidak bisa asal-asalan. Penyelidikan ini atas nama tim Indonesia," ujar Tatang saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (2/3/2015). Tatang telah menerima badan pesawat AirAsia dari Badan SAR Nasional.

Tatang mengatakan, untuk meneliti bagian-bagian kotak hitam pesawat, yang terdiri dari flight data recorder (FDR) dan cockpit voice recorder (CVR), KNKT akan dibantu tim ahli Airbus dari Perancis. Ahli dari negara Korea, Singapura, dan Inggris juga akan datang untuk membantu mengungkap penyebab kecelakaan pesawat yang membawa 162 orang tersebut.

Menurut Tatang, bila dihitung sesuai mekanisme penyelidikan, KNKT diperkirakan akan mendapatkan hasil pada bulan kesepuluh. Sebelum dipublikasikan, hasil penyelidikan KNKT akan diserahkan kepada pihak-pihak terkait untuk dibandingkan dan dimintakan pendapat.

"Kami harapkan, kalau kita semua sepakat, kita selesai pada bulan kesepuluh. Kemudian dua bulan untuk menerima komentar, jadi total 12 bulan. Untuk kecelakaan besar seperti ini, kita masih perlu selesaikan dan memastikan beberapa hal yang perlu kita argumentasikan," kata Tatang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Lima Saksi, KPK Telusuri Transaksi Perbankan Nurdin Abdullah

Periksa Lima Saksi, KPK Telusuri Transaksi Perbankan Nurdin Abdullah

Nasional
Polri: Dua Polisi Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Masih Berstatus Anggota

Polri: Dua Polisi Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Masih Berstatus Anggota

Nasional
Anggota DPR Dinilai Beri Contoh Tak Baik karena Terabas Aturan BPOM

Anggota DPR Dinilai Beri Contoh Tak Baik karena Terabas Aturan BPOM

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Epidemiolog Minta Menkes Ambil Sikap Tegas

Soal Vaksin Nusantara, Epidemiolog Minta Menkes Ambil Sikap Tegas

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Adanya Penerimaan Sejumlah Uang

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Adanya Penerimaan Sejumlah Uang

Nasional
Jokowi Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 Indonesia di Atas Rata-rata Asia dan Dunia

Jokowi Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 Indonesia di Atas Rata-rata Asia dan Dunia

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Nasional
Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Nasional
Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Nasional
Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Nasional
Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Nasional
Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Nasional
Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X