Kompas.com - 02/03/2015, 08:35 WIB
Calon Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. KOMPAS.com/Achmad FaizalCalon Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum terpilih Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan disarankan tidak merangkap jabatan. Saat ini, Zulkifli masih menjabat sebagai Ketua MPR 2014-2019.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, rangkap jabatan akan menimbulkan kerancuan, bahkan tarik menarik kepentingan. Oleh karena itu, ia menyarankan Zulkifli melepas jabatan Ketua MPR jika memang ingin fokus membesarkan PAN. (Baca: Kata Amien Rais, Ada 3 Orang di Kubu Hatta Rajasa yang Tak Bisa Dimaafkan)

"Ketua umum ibarat manajer partai, jadi jangan nyambi, jangan rangkap jabatan," kata Siti, saat dihubungi, Senin (2/3/2015).

Siti mengatakan, PAN seharusnya menunjuk kader lain yang potensial dan mumpuni menggantikan Zulkifli sebagai Ketua MPR. Hal ini, menurut Siti, kesempatan PAN untuk mengorbitkan kadernya dalam panggung politik yang lebih besar. (Baca: Adakah Faktor Amien Rais dalam Kemenangan Zulkifli Hasan?)

"Regenerasi kan bukan hanya pergantian ketua umum, PAN harusnya sudah menyiapkan kader yang fokus mengelola partai atau lembaga seperti MPR," kata dia.

Seperti diberitakan, Zulkifli terpilih sebagai ketua umum setelah memenangkan pemungutan suara dalam Kongres IV PAN.Ia mendapatkan 292 suara, sementara Hatta 286 suara. Ada pun, 4 suara lainnya abstain.

Sebagai ketua umum terpilih PAN, Zulkifli berjanji akan mengakomodir kubu Hatta Rajasa untuk bersatu membesarkan PAN.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X