Suryadharma Minta Menkumham Tak Ajukan Banding Putusan PTUN

Kompas.com - 26/02/2015, 20:41 WIB
Ketua PPP Suryadharma Ali atau SDA (depan kanan) memberikan plakat Kabah kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat pembukaan Muktamar PPP di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (30/10/2014). Dualisme dalam tubuh PPP membuat muktamar partai diselenggarakan dua kali oleh kubu Romahurmuziy di Surabaya dan oleh SDA di Jakarta. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua PPP Suryadharma Ali atau SDA (depan kanan) memberikan plakat Kabah kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat pembukaan Muktamar PPP di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (30/10/2014). Dualisme dalam tubuh PPP membuat muktamar partai diselenggarakan dua kali oleh kubu Romahurmuziy di Surabaya dan oleh SDA di Jakarta.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tidak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam putusan itu, majelis hakim mengabulkan gugatan yang diajukan Suryadharma Ali dan kubu Djan Faridz atas pengesahan perubahan kepengurusan DPP PPP oleh Yasonna.

"Saya imbau Laoly, saya ingin mengetuk hati paling dalamnya untuk tidak mengajukan banding," ujar Suryadharma di Jakarta, Kamis (26/2/2015).

Suryadharma berharap dengan keluarnya putusan PTUN, maka perpecahan di tubuh PPP berakhir. Ia tidak ingin upaya banding itu akan memperkeruh konflik yang terjadi tidak hanya di internal PPP, tapi juga ke akar rumput.

"Dengan diterbitkannya keputusan Kemenkumham itu dampaknya luas. Terjadi perpecahan di seluruh Indonesia, di pusat, di provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa. Kerusakannya masif gara-gara surat Menkumham," kata Suryadharma.

"Sudahlah, ini cukup pelajaran kita semua. Saya minta jiwa besar Laoly untuk tidak banding," lanjut dia.

Sebelumnya, hakim PTUN membatalkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan kepengurusan PPP versi Muktamar Surabaya yang dipimpin Muhammad Romahurmuziy. PPP kubu Djan Faridz berharap agar kubu Romahurmuziy bersedia mematuhi putusan tersebut. (Baca: PPP Kubu Djan Faridz Minta Kubu Romy Legawa Sikapi Putusan PTUN)

Suryadharma menggugat keputusan Menkumham Nomor M.HH.07.11.01 Tahun 2014 tentang pengesahan perubahan kepengurusan DPP PPP pada 28 Oktober 2014. Dalam keputusan Menkumham itu dinyatakan, Ketua Umum PPP adalah M Romahurmuziy yang merupakan hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya, Jawa Timur.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam pertimbangannya, majelis hakim antara lain menyatakan, ada mekanisme yang tidak dilaksanakan oleh tergugat, yaitu Yasonna Laoly, saat terjadi perselisihan partai politik di PPP. PTUN juga tak dapat membenarkan sikap tergugat yang berbeda dengan sikap Kementerian Hukum dan HAM saat dipimpin Amir Syamsuddin.

Ketua DPP PPP kubu Djan Faridz, Akhmad Gojali Harahap meminta agar PPP kubu Romy segera merapatkan barisan ke PPP kubu Djan Faridz. Hal itu sesuai dengan janji Romy yang menyatakan agar siapa pun yang kalah harus bergabung ke dalam kubu yang menang.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Nasional
UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

Nasional
UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

Nasional
UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

Nasional
UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

Nasional
Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

Nasional
UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

Nasional
Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

Nasional
Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Nasional
Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Nasional
Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.