DPR Diminta Batalkan Alokasi Anggaran Rp 1 Triliun untuk Rumah Aspirasi

Kompas.com - 26/02/2015, 15:53 WIB
Ilustrasi DPR TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ilustrasi DPR
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membatalkan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp 1 triliun, yang akan digunakan sebagai dana pembangunan rumah aspirasi.

"Ini perlu dikritisi, karena selain menggunakan uang rakyat dalam jumlah besar, harus dipastikan anggaran negara benar-benar digunakan bagi kepentingan rakyat, dan bukan sekadar pemborosan," ujar peneliti Formappi, Abdul Sahid, dalam konferensi pers di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (26/2/2015).

Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi alasan Formappi untuk menolak digunakannya dana APBN-P bagi pembangunan rumah aspirasi. Pertama, Formappi menilai kedudukan hukum rumah aspirasi masih lemah.

Abdul mengatakan, tidak ada pasal dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang mengatur mengenai rumah aspirasi.

Sementara dalam Tata Tertib DPR, tidak ada penjelasan lebih detail mengenai rumah aspirasi, selain sebagai fungsi pendukung representasi anggota DPR terhadap daerah pemilihan masing-masing.

Selain itu, Formappi menilai anggaran rumah aspirasi tanpa persiapan yang cukup dan berpotensi pada pemborosan anggaran. Penetapan anggaran rumah aspirasi juga diduga sebagai modus untuk menguras kelebihan anggaran dalam APBN-P 2015.

"Bagaimana SOP, sistem laporan, indikator kerja, evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban? Apakah itu bisa dipastikan dapat berjalan?" kata Abdul.

Ia menambahkan, anggaran untuk rumah aspirasi sebaiknya menggunakan dana pribadi anggota Dewan, atau dana yang didapat melalui biaya reses dan dana alokasi lainnya. Hal tersebut, menurut Abdul, akan menghindari terjadinya pemborosan.

Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, meski anggaran tersebut telah diputuskan dalam sidang paripurna DPR, tidak tertutup kemungkinan bagi Kementerian Keuangan untuk membatalkan pencairan dana. Dana tersebut dapat dialihkan kepada lembaga maupun proyek lainnya yang lebih membutuhkan.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelaksanaan Demokrasi dan Toleransi Dinilai jadi PR Presiden Jokowi

Pelaksanaan Demokrasi dan Toleransi Dinilai jadi PR Presiden Jokowi

Nasional
Soal Tersangka Kebakaran Kejagung, Polisi: Semoga Pekan Ini Tuntas

Soal Tersangka Kebakaran Kejagung, Polisi: Semoga Pekan Ini Tuntas

Nasional
Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

Nasional
Jamu 2 Jenderal Polisi, Ini Sosok Kajari Jaksel yang Dua Kali Tersandung Polemik Djoko Tjandra

Jamu 2 Jenderal Polisi, Ini Sosok Kajari Jaksel yang Dua Kali Tersandung Polemik Djoko Tjandra

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

Nasional
Tidak hanya 3M, Masyarakat Bisa Antisipasi Covid-19 dengan 3K

Tidak hanya 3M, Masyarakat Bisa Antisipasi Covid-19 dengan 3K

Nasional
Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Nasional
Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Mushala

Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Mushala

Nasional
Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

Nasional
Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

Nasional
Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

Nasional
Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X