BIN Masih Dalami Kemungkinan Aksi Teroris di Bom ITC Depok

Kompas.com - 24/02/2015, 13:56 WIB
Polisi tengah melakukan penyelidikan terhadap letupan di ITC Depok, Senin (23/2/2015). Alsadad RudiPolisi tengah melakukan penyelidikan terhadap letupan di ITC Depok, Senin (23/2/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih belum bisa menyimpulkan apa pun terkait letupan bom berskala kecil yang terjadi di pusat perbelanjaan ITC Depok, Jawa Barat. Namun, kemungkinan adanya aksi dari kelompok teror dalam peristiwa itu masih didalami Badan Intelijen Negara (BIN).

"Ya, masih didalami BIN. Nanti suatu saat akan dirilis," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno di Istana Kepresidenan, Selasa (24/2/2015).

Tedjo meminta masyarakat untuk selalu waspada di mana pun berada. "Kalau ada benda mencurigakan, langsung dilaporkan," ujar Tedjo.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut itu menjelaskan, bom yang ditemukan di ITC Depok hanyalah bom dengan daya ledak berskala kecil. Sehingga, letupannya tak menimbulkan korban jiwa atau pun merusak fasilitas yang ada di sana. Meski demikian, Tedjo mengaku sudah melaporkan peristiwa ini kepada Presiden Joko Widodo yang turut memantau perkembangan kasus tersebut.

Diberitakan sebelumnya, sebuah benda mencurigakan ditemukan di kamar mandi pria yang terletak di lantai dasar ITC Depok, Senin (23/2/2015). Namun, pada pukul 17.50, letupan kecil terdengar dari benda yang ditutupi kardus itu. (Baca: Suara Letupan di ITC Depok seperti Suara Balon Meletus)

Polisi yang datang ke lokasi kemudian menemukan komponen pemicu bom seperti timer, detonator, cairan nitrogliserin, dan lain-lain. Polisi masih mendalami motif dan pelaku dari bom itu. (Baca: Polri Masih Selidiki Penyebab "Bom" di ITC Depok Hanya Letupan)

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Elite Politik Jangan Pelintir Berita soal Penanganan Covid-19

Luhut: Elite Politik Jangan Pelintir Berita soal Penanganan Covid-19

Nasional
Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Nasional
Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Nasional
Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Nasional
Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Nasional
Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Nasional
Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Nasional
DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X