Koalisi Masyarakat Sipil Minta Bareskrim Hentikan Perkara BW, AS, dan Novel

Kompas.com - 23/02/2015, 18:04 WIB
Koordinator Kontras Haris Azhar menyampaikan pernyataan terkait konflik tentara dengan polisi di Jakarta, Senin (24/11). Mereka antara lain menyatakan bahwa penegakan hukum harus dikedepankan untuk penyelesaian konflik tersebut. KOMPAS/HERU SRI KUMOROKoordinator Kontras Haris Azhar menyampaikan pernyataan terkait konflik tentara dengan polisi di Jakarta, Senin (24/11). Mereka antara lain menyatakan bahwa penegakan hukum harus dikedepankan untuk penyelesaian konflik tersebut.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Masyarakat Sipil meminta Badan Reserse Kriminal Polri menghentikan pengusutan perkara pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, serta penyidik KPK, Novel Baswedan. Permintaan itu diungkapkan oleh para aktivis koalisi dalam rapat bersama Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti di Mabes Polri, Senin (23/2/2015).

"Kasus keduanya sangat tendensius. Kami pun minta kasus BW dan AS dihentikan. Itu adalah praktik kriminalisasi," ujar juru bicara koalisi, Haris Azhar, seusai pertemuan.

Koalisi itu menyertakan beberapa catatan tentang alasan penghentian pengusutan perkara Bambang, Abraham, dan Novel. Haris tidak menjelaskan lebih detail mengenai catatan-catatan yang dimaksud. Namun, ia mengklaim, catatan itu menunjukkan bahwa ada kriminalisasi terhadap ketiga orang itu.

"Kami juga sampaikan ke Pak Badrodin, ke depan, polisi tidak bisa seperti ini, melakukan kriminalisasi. Kalau masih seperti ini, yang rugi itu Polri sendiri," lanjut Haris.

Menurut Haris, Badrodin menanggapi positif tuntutan mereka. Kepada tim koalisi, Badrodin menyampaikan persoalan-persoalan yang beberapa waktu terakhir mendera Polri dan KPK.

"Ada yang tidak bisa saya ceritakan. Namun, yang jadi inti adalah Pak Badrodin dan pimpinan Polri membuat catatan khusus masukan dari kami," ujar Haris.

Kepada tim koalisi, Badrodin menyatakan menampung tuntutan itu. Badrodin ingin agar tercipta hubungan yang lebih kondusif dan koordinatif antara Polri-KPK dan kejaksaan.

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua jam. Tim koalisi yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Anis Hidayah (Migrant Care), Benny Susetyo (Konferensi Wali Gereja Indonesia), Haris Azhar (Kontras), dan Febionesta (LBH Jakarta). Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso yang sempat direncanakan hadir justru absen dalam pertemuan itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Nasional
Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Nasional
Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Nasional
KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

Nasional
KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

Nasional
Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Nasional
Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Nasional
Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Nasional
Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Nasional
Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Nasional
Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Nasional
Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Nasional
MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

Nasional
80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

Nasional
Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X