Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Chappy Hakim: Pasca Liberalisasi, Kita Hadapi "The Amburadulness" Penerbangan

Kompas.com - 21/02/2015, 10:33 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat penerbangan Marsekal (Purn) Chappy Hakim mengatakan, Indonesia pernah mengalami masa kejayaan di dunia penerbangan pada masa awal kemerdekaan.

Namun, pasca reformasi, di mana pemerintah membuka secara lebar pintu masuk bagi pengusaha penerbangan untuk menanamkan modal, dunia penerbangan Indonesia justru mengalami degradasi kualitas.

"Tahun 1999-2000-an menjadi awal liberalisasi penerbangan dan menjadi awal kemajuan penerbangan. Tetapi hasil dari kemajuan penerbangan itu justru menimbulkan apa yang kita sebut sebagai 'the amburadulness' dunia penerbangan," kata Chappy dalam diskusi SmartFM bertajuk 'Ayo Benahi Transportasi Udara' di Jakarta, Sabtu (21/2/2015).

Chappy bercerita, sekitar tahun 1960-an, Presiden Soekarno saat itu memerintahkan Panglima TNI untuk membangun transportasi udara untuk menjangkau wilayah terisolasi. Luasnya wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadi persoalan utama yang ditangani pemerintah saat itu.

"Merpati Air yang merupakan perusahaan BUMN di bidang penerbangan bertugas untuk menghubungkan wilayah terpencil. Itu merupakan cikal perintah Presiden Soekarno kepada TNI untuk menjaga wilayah NKRI," katanya.

Sementara, di sisi lain, pemerintah juga membangun maskapai Garuda Indonesia sebagai moda transportasi udara yang menjangkau wilayah yang mudah terjangkau. Garuda Indonesia saat itu juga didapuk sebagai ambasador penerbangan dalam negeri.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara itu mengatakan, ketika liberalisasi penerbangan terjadi, dunia penerbanagn semakin berkembang. Pertumbuhan maskapai tentu memicu pertumbuhan penumpang pesawat.

Sebab, masing-masing maskapai akan berlomba-lomba memberikan penawaran agar penumpang tertarik. "Orang-orang mulai bikin maskapai, beli pesawat atau sewa pesawat. Membangun usaha penerbangan saat itu menjadi sebuah privilege tersendiri," katanya.

Chappy menambahkan, pertumbuhan penerbangan ini justru tidak didukung dengan peningkatan kualitas penerbangan itu sendiri, mulai dari kelayakan pesawat hingga pelayanan terhadap penumpang. Bahkan, kata dia, dari segi infrastruktur pun dunia penebangan Indonesia semakin parah.

"Infrastruktur kurang, pelayanan kurang. Kita ini selalu senang bekerja tanpa rencana yang akibatnya membuat banyak delay seperti kemarin. Bahkan Bandara Soekarno-Hatta yang kapasitasnya hanya untuk sekitar 22 ribu penumpang per hari, sekarang 60 ribu penumpang per hari. Akibatnya turun dari pesawat saja susah karena pesawat harus antre," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com