Kompas.com - 21/02/2015, 06:05 WIB
EditorFidel Ali Permana


MATARAM,
KOMPAS.com — Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri menemukan banyak pelanggaran aturan ketenagakerjaan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Tiara Departemen Store yang berada di kawasan Mataram Mall, Nusa Tenggara Barat, pada Jumat (20/2/2015).

Dalam sidak tersebut, Hanif masuk ke toko Tiara dan langsung berdialog dengan beberapa orang penjaga toko. Hasilnya, banyak pelanggaran norma ketenagakerjaan yang dilakukan manajemen perusahaan tersebut.

"Saya lihat mal seperti ini kan belum banyak yang disentuh. Saya ini banyak mendapatkan SMS dan mendapatkan masukan, 'Pak, coba tolong Pak sekali-kali dicek, banyak yang upahnya masih di bawah upah minimum.' Memang terbukti banyak pelanggaran," kata Menaker Hanif dalam keterangan pers yang diterima.

Selain masalah upah yang di bawah upah minimum kabupaten, Hanif pun menemukan pelanggaran soal kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Banyak karyawan yang mengeluh karena  belum didaftarkan sebagai peserta BPJS.

"Ternyata banyak pekerja yang upahnya di bawah upah minimum. Selain itu, soal kepesertaan BPJS juga masih banyak juga karyawan yang belum didaftarkan. Ini yang saya cek di sini," kata Hanif sambil memanggil pihak manajemen perusahaan.

Menurut Hanif, seharusnya pihak perusahaan atau manajemen langsung mendaftarkan pekerja menjadi peserta BPJS begitu masuk menjadi pekerja. Sementara itu, dari hasil temuannya, masih banyak pekerja yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS meskipun sudah lama bekerja.

"Yang soal BPJS-nya itu mereka harus menunggu  beberapa waktu tertentu untuk diikutkan. Padahal, pendaftaran kepesertaan itu kan seharusnya pada awal mereka bekerja harus langsung diikutkan  untuk BPJS-nya," kata Hanif.

Kontrak terus-menerus

Selain itu, Hanif juga menemukan adanya praktik kontrak kerja yang menyebabkan karyawan yang telah sekian tahun bekerja, tetapi tidak juga diangkat menjadi pegawai tetap. Padahal,  menurut Hanif, semestinya perusahaan langsung mengangkat pegawai tetap setelah dua kali masa kontrak.

"Masa ada kontrak yang tujuh tahun kerja. Ini berarti kan tujuh kali kontrak. Ya nggak boleh karena sifat pekerjaan ini kan terus-menerus. Seharusnya sesudah dua kali kontrak ya diangkat menjadi pegawai tetap sesuai peraturan," kata Hanif.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Parkindo 1945 Minta Yasonna Klarifikasi Partainya Jadi Partai Mahasiswa Indonesia

Parkindo 1945 Minta Yasonna Klarifikasi Partainya Jadi Partai Mahasiswa Indonesia

Nasional
Mengaktivasi Fungsi Negara

Mengaktivasi Fungsi Negara

Nasional
Polisi Ralat Taksiran Harga Ferrari Indra Kenz Rp 3,5 Miliar, Bukan Rp 5 Miliar

Polisi Ralat Taksiran Harga Ferrari Indra Kenz Rp 3,5 Miliar, Bukan Rp 5 Miliar

Nasional
Info Haji 2022: Kuota, Biaya, hingga Jadwal Keberangkatan

Info Haji 2022: Kuota, Biaya, hingga Jadwal Keberangkatan

Nasional
Jokowi Kasih 'Kode' Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

Jokowi Kasih "Kode" Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

Nasional
Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Nasional
Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Nasional
Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Nasional
Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Nasional
ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat Secara Utuh

ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat Secara Utuh

Nasional
Nasdem Tak Mau Buru-Buru Tentukan Arah Koalisi untuk Pilpres 2024

Nasdem Tak Mau Buru-Buru Tentukan Arah Koalisi untuk Pilpres 2024

Nasional
KPK Duga Auditor BPK Jabar Terima Suap dari Sejumlah Pihak

KPK Duga Auditor BPK Jabar Terima Suap dari Sejumlah Pihak

Nasional
Ngabalin: Tak Ada Keterlibatan Istana dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu

Ngabalin: Tak Ada Keterlibatan Istana dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Menlu Retno Sebut Serbia Sepakat Tingkatkan Ekspor Gandum ke Indonesia

Menlu Retno Sebut Serbia Sepakat Tingkatkan Ekspor Gandum ke Indonesia

Nasional
Perintah Jokowi ke Mahfud: Tindak Tegas Mafia Tanah, Negara Mesti Patuh pada Hukum

Perintah Jokowi ke Mahfud: Tindak Tegas Mafia Tanah, Negara Mesti Patuh pada Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.