Kabareskrim: Saya Tidak Intervensi Kasus Abraham Samad

Kompas.com - 17/02/2015, 18:45 WIB
Kabareskrim Irjen Pol Budi Waseso (tengah) menyambangi Komnas HAM guna memenuhi panggilan terkait pelaporan Koalisi Masyarakat Sipil, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (30/1/2015). Budi Waseso memberikan keterangan mengenai penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri beberapa waktu lalu. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKabareskrim Irjen Pol Budi Waseso (tengah) menyambangi Komnas HAM guna memenuhi panggilan terkait pelaporan Koalisi Masyarakat Sipil, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (30/1/2015). Budi Waseso memberikan keterangan mengenai penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri beberapa waktu lalu.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso menegaskan bahwa dia tidak mengintervensi kasus hukum Ketua KPK Abraham Samad yang tengah diusut oleh para penyidiknya. Pria yang populer dengan sapaan Buwas itu mengatakan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Mereka baru memberikan laporan kepada Kabareskrim jika ada temuan atau peningkatan proses hukum.

"Semuanya kewenangan penyidik. Saya tidak intervensi kasus AS," ujar Buwas di Kompleks Mabes Polri, Selasa (17/2/2015).

Kasus Abraham yang tengah diselidiki oleh penyidik Bareskrim sendiri baru memasuki tahap gelar perkara pertama. Namun, gelar perkara tersebut belum masuk ke peningkatan status Abraham menjadi tersangka. Abraham sendiri belum dipanggil dalam kasus itu.

"Kasus 'Rumah Kaca Abraham Samad' belum ditetapkan sebagai tersangka. Kalau yang pemalsuan dokumen sudah, di Polda Sulselbar," lanjut Buwas.

Saat ditanya perihal kemungkinan Abraham mengajukan praperadilan jika ditetapkan jadi tersangka, Buwas mengapresiasi langkah itu. Menurut Buwas, segala proses hukum yang ditempuh seseorang harus tetap dihormati.

Diberitakan, Direktur Eksekutif KPK Watch M Yusuf Sahide melaporkan Abraham Samad ke Bareskrim Mabes Polri Senin (26/1/2015) lalu. Yusuf melaporkan pertemuan Abraham dengan petinggi PDI Perjuangan sepanjang 2014. Barang bukti yang digunakan berupa satu bundel cetak dokumen dari situs Kompasiana dengan judul "Rumah Kaca Abraham Samad" tanggal 17 Januari 2015.

Pelapor menduga pertemuan tersebut berisi kesepakatan mengenai proses hukum yang melibatkan politisi PDI-P Emir Moeis. Kesepakatan itu terkait keinginan Abraham untuk menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny F Sompie menegaskan, penyidik menganggap pertemuan Abraham dengan Hasto Kristiyanto telah memenuhi unsur pidana, yakni Pasal 36 ayat (1) juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. (Baca: Polri Anggap Pertemuan Abraham Samad dan Hasto Masuk Unsur Pidana)

Namun, Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulselbar atas dugaan pemalsuan dokumen. Penyidik melihat perkara tersebut sudah cukup bukti. Adapun barang bukti yang disita berupa kartu keluarga (KK), KTP Feriyani Lim, dan paspor Feriyani Lim yang diduga palsu. (Baca: Abraham Samad Resmi Jadi Tersangka)



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Brigjen Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Direktur Penyidikan KPK

Brigjen Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Direktur Penyidikan KPK

Nasional
Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

Nasional
Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Nasional
Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Nasional
Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X