Kuasa Hukum Duo "Bali Nine" Surati KY soal Dugaan Permintaan Suap oleh Hakim

Kompas.com - 16/02/2015, 21:44 WIB
Todung Mulya Lubis, kuasa hukum dua terpidana mati asal Australia, Andrew Chan, dan Myuran Sukumaran, saat konferensi pers, di Equity Tower SCBD, Jakarta Selatan, Senin (16/2/2015). KOMPAS.com/Abba GabrillinTodung Mulya Lubis, kuasa hukum dua terpidana mati asal Australia, Andrew Chan, dan Myuran Sukumaran, saat konferensi pers, di Equity Tower SCBD, Jakarta Selatan, Senin (16/2/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum dua terpidana mati "Bali Nine", Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, mengirimkan surat ke Komisi Yudisial (KY), untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan hakim yang mengadili dua warga Australia tersebut. Hal itu dikatakan kuasa hukum Andrew dan Myuran, Todung Mulya Lubis, dalam konferensi pers di SCBD, Jakarta Selatan, Senin (16/2/2015).

"Kami sudah mengirim surat ke  KY, melaporkan pernyataan seorang kuasa hukum, soal adanya permintaan sejumlah uang oleh hakim, untuk keringanan hukuman bagi Andrew dan Myuran," ujar Todung.

Todung menyebutkan, salah satu kuasa hukum, Muhammad Rifan, mengatakan, ada dugaan permintaan uang tersebut oleh hakim yang menangani kasus "Bali Nine". Meski demikian, Todung mengatakan, ia belum bisa membuktikan kebenaran dugaan tersebut. Akan tetapi, dengan informasi tersebut, tim kuasa hukum menduga ada yang salah dengan proses peradilan saat itu.

Menurut dia, tim kuasa hukum berharap KY dapat menindaklanjuti laporan itu dengan membentuk tim investigasi.

"Kami tidak tahu itu benar atau tidak, tetapi kami terganggu. Kami minta KY untuk melakukan investigasi. Pengadilan tidak boleh cacat, apalagi yang menyangkut hukuman mati," kata Todung.

Sukumaran dan Chan merupakan anggota Bali Nine yang ditangkap karena menyelundupkan heroin seberat 8,3 kilogram senilai 4 juta dollar AS dari Indonesia menuju ke Australia. Mereka divonis mati pada tahun 2006 lalu.

Kuasa hukum keduanya saat ini telah mengajukan gugatan terhadap Keputusan Presiden yang berisi penolakan permohonan grasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka meminta agar Kejaksaan dapat menunda proses eksekusi selagi proses hukum sedang berjalan di PTUN.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 297 Kasus Harian Covid-19 dan 3 Skenario Pemerintah Terkait Gelombang Ketiga

UPDATE: 297 Kasus Harian Covid-19 dan 3 Skenario Pemerintah Terkait Gelombang Ketiga

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E | Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

[POPULER NASIONAL] Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E | Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

Nasional
DPR Berencana Revisi UU PPP, Pakar: Perintah MK Perbaiki UU Cipta Kerja

DPR Berencana Revisi UU PPP, Pakar: Perintah MK Perbaiki UU Cipta Kerja

Nasional
Varian Omicron Disebut Dapat Menular ke Penyintas Covid-19, Satgas: Jangan Panik, Hati-hati

Varian Omicron Disebut Dapat Menular ke Penyintas Covid-19, Satgas: Jangan Panik, Hati-hati

Nasional
Pegawai KPI Mulai Work from Home untuk Pulihkan Trauma

Pegawai KPI Mulai Work from Home untuk Pulihkan Trauma

Nasional
Gesekan antara TNI-Polri Tidak Perlu Terjadi Jika...

Gesekan antara TNI-Polri Tidak Perlu Terjadi Jika...

Nasional
Kaji Tata Kelola Pupuk, Ombudsman Temukan 5 Potensi Malaadministrasi

Kaji Tata Kelola Pupuk, Ombudsman Temukan 5 Potensi Malaadministrasi

Nasional
Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.