Kompas.com - 16/02/2015, 18:29 WIB
Todung Mulya Lubis, Kuasa Hukum Myuran Sukumaran dan Andrew Chan saat berada di Lapas Kerobokan KOMPAS.com/SRI LESTARITodung Mulya Lubis, Kuasa Hukum Myuran Sukumaran dan Andrew Chan saat berada di Lapas Kerobokan
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum dari dua terpidana mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, Todung Mulya Lubis, meminta agar Kejaksaan Agung menunda pelaksanaan eksekusi mati terhadap dua warga negara Australia tersebut. Menurut Todung, pemerintah sebaiknya menghargai proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Di media ada pemberitahuan soal pemindahan keduanya ke Nusakambangan. Katanya sudah ada persiapan. Jadi kami minta Jaksa Agung mengetahui bahwa ada proses hukum yang sedang berlangsung," ujar Todung, dalam konferensi pers, di Equity Tower, SCBD, Jakarta, Senin (16/2/2015).

Todung mengatakan, tim kuasa hukum memiliki bukti bahwa ada proses hukum yang sedang berjalan di PTUN. Selama proses hukum tersebut, kata Todung, Kejaksaan seharusnya tidak melakukan apa pun, termasuk pemindahan kedua terpidana ke Nusakambangan.

Todung menyebutkan, pada 11 Februari 2015, pihaknya telah mengajukan gugatan terhadap Keputusan Presiden yang pada intinya menolak permohonan grasi Andrew dan Myuran. Gugatan tersebut merujuk pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut Todung, ia paham bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa menoleransi pelanggaran hukum terkait masalah narkotika. Namun, dalam kasus ini, kata Todung, hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan juga perlu dipertimbangkan.

Presiden, lanjut Todung, perlu mempertimbangkan alasan lain sebagai alasan permohonan grasi. Ia mengatakan, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi konstitusi. Oleh karena itu, ia berharap agar keadilan dapat diberikan kepada dua terpidana mati tersebut.

"Untuk kami, keadilan dapat dibuktikan apabila Kejaksaan mengikuti aturan dan menunggu proses hukum yang sedang berjalan," kata Todung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tegas tidak akan kompromi terhadap pelanggaran kasus narkotika. Prasetyo mengimbau agar Pemerintah Australia mampu memaklumi kebijakan hukum yang ada di Indonesia. Ia mengatakan, dalam waktu dekat Kejaksaan akan melakukan proses eksekusi mati tahap II bagi para terpidana mati yang telah ditolak permohonan grasinya oleh Presiden Joko Widodo.

Prasetyo juga mengatakan, pihak Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan di Bali, tempat Andrew dan Myuran ditahan, telah bersiap untuk melakukan pemindahan dua terpidana mati tersebut ke tempat dilaksanakannya eksekusi.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

Nasional
UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Nasional
KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

Nasional
Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Nasional
Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Nasional
Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Nasional
Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Nasional
Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

Nasional
Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Nasional
Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Nasional
Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.