Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/02/2015, 17:32 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Tim Sebelas yang merupakan tim pemenangan Joko Widodo, Andi Widjojanto, membantah adanya campur tangan Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan dalam menentukan calon wakil presiden pendamping Jokowi. Ia membantah Budi Gunawan sebagai pihak yang menggagalkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Jokowi.

Menurut Andi, Budi Gunawan adalah perwira tinggi aktif yang tidak bisa dilibatkan dalam proses politik.

"Tentang proses gagalnya Abraham Samad apakah ada pelibatan BG (Budi Gunawan) di situ, ada telepon sadap dan seterusnya, dalam Fungsi Tim Sebelas, kami tidak pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan, Budi Gunawan, terkait pencapresan. BG adalah perwira tinggi aktif yang tidak bisa dilibatkan dalam proses politik," kata Andi di hadapan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (16/2/2015).

Ia menjawab pertanyaan dari anggota DPR mengenai informasi yang menyebutkan adanya campur tangan Budi sehingga Abraham batal menjadi cawapres Jokowi. Ia juga mengaku tidak tahu apakah ada peranan Budi dalam penentuan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden.

Andi yang sekarang menjabat Sekretaris Kabinet itu mengatakan bahwa penentuan calon wakil presiden murni menjadi kewenangan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Jokowi. Selaku ketua Tim Sebelas, Andi hanya bertugas untuk memfasilitasi pertemuan Mega, Jokowi, dan pimpinan partai pendukung dalam menentukan calon pendamping Jokowi.

"Jumat itu saya fasilitasi pertemuan Jokowi, Megawati, ketua umum partai-partai pendukung untuk melakukan konsultasi-konsultasi tentang itu. Kira-kira magrib sudah mengarah ke JK, JK dipanggil ikut bertemu, setelah itu ke TU (Teuku Umar atau rumah Mega), beritahukan ke Ibu Mega bahwa JK yang ditetapkan. Dalam proses itu tak sekali pun saya libatkan Pak Budi Gunawan. Putusan itu diambil saat bertemu Mega dan Jokowi di kediaman Mega, Jumat, setelah itu Jokowi perintahkan mempersiapkan pengumuman JK di Gedung Joeang," tutur Andi. 

Ketika pengumuman JK sebagai calon wapres Jokowi, Andi mengatakan bahwa saat itu pihaknya belum menyiapkan masalah pendanaan. Proses pendanaan, kata Andi, baru dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan capres dan cawapres.

"Kami lakukan prosedur sesuai di KPK. Prosesnya dilakukan dan sudah dilaporkan ke KPU, tidak ada mekanisme pendanaan untuk calon-calon lainnya," sambung Andi.

Kepada anggota Komisi III DPR, Andi juga mengakui bahwa Abraham dan Kalla masuk sebagai calon kuat wakil presiden pendamping Jokowi. Ia pun mengakui pernah bertemu dengan Abraham dan keluarga Abraham. Namun, Andi membantah pertemuannya itu terkait dengan pencalonan wakil presiden.

Menurut Andi, pertemuannya dengan Abraham yang berlangsung di Bandara Adisucipto Yogyakarta terjadi secara kebetulan. Ketika itu ia mendampingi Jokowi yang kebetulan berada di bandara yang sama dengan Abraham. Dalam pertemuan di Bandara tersebut, Andi meminta izin kepada Abraham untuk menemui keluarga Abraham.

"Saya, tim, tidak berani bilang, 'Pak minta izin wawancara keluarga karena Bapak dicalonkan cawapres'. Karena (masalah pencalonan) itu masih jauh. Abraham masuk nominasi cawapres itu iya, tapi saya tidak pernah komunikasi dengan Abraham bahwa beliau calon Jokowi," ucap Andi.

Kendati demikian Andi mengakui bahwa dalam pertemuan Abraham-Jokowi di ruang tunggu bandara itu sempat telontar guyonan soal pencalonan wapres. "Saya ingatnya saat itu mereka duduk bareng-bareng di Adisucipto, di situ sudah muncul guyonan ini calon nomor satu dan dua bertemu, sehingga saya tidak sampaikan apa-apa ke Abraham Samad," sambung Andi.

Setelah pertemuan itu, Andi menemui keluarga Abraham di sebuah rumah di kawasan Pulomas, Jakarta. Dalam pertemuan dengan keluarga Abraham, Andi menggali informasi mengenai kepribadian Abraham, termasuk mengenai nilai-nilai keluarga Abraham.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Megawati Minta Kader PDI-P Citrakan Ganjar Menyatu dengan Rakyat

Megawati Minta Kader PDI-P Citrakan Ganjar Menyatu dengan Rakyat

Nasional
Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Nasional
Calon Investor IKN Dijanjikan 'Tax Holiday' Lebihi Rata-rata Demi Tarik Investasi

Calon Investor IKN Dijanjikan "Tax Holiday" Lebihi Rata-rata Demi Tarik Investasi

Nasional
Peredaran Oli Palsu di Jatim Terungkap, Omzet Pelaku Rp 20 M Per Bulan

Peredaran Oli Palsu di Jatim Terungkap, Omzet Pelaku Rp 20 M Per Bulan

Nasional
PKS Anggap Wajar Ada Partai yang Ngotot Kadernya Harus Jadi Cawapres Anies, tapi...

PKS Anggap Wajar Ada Partai yang Ngotot Kadernya Harus Jadi Cawapres Anies, tapi...

Nasional
Megawati: yang Tidak Mengakui Pancasila Jangan Hidup di Indonesia

Megawati: yang Tidak Mengakui Pancasila Jangan Hidup di Indonesia

Nasional
Satgas TPPU: Dugaan TPPU Emas Batangan Ilegal Rp 189 T Masih Penyelidikan

Satgas TPPU: Dugaan TPPU Emas Batangan Ilegal Rp 189 T Masih Penyelidikan

Nasional
2 Penyakit yang Sering Menyerang Jemaah Haji Lansia di Arab Saudi

2 Penyakit yang Sering Menyerang Jemaah Haji Lansia di Arab Saudi

Nasional
Papan Informasi Digital Hadir untuk Dukung Transparansi Kinerja DPD RI

Papan Informasi Digital Hadir untuk Dukung Transparansi Kinerja DPD RI

Nasional
PPIH Minta Saudia Airlines Tak Lagi Ubah Jadwal Terbang dan Kapasitas Pesawat Haji

PPIH Minta Saudia Airlines Tak Lagi Ubah Jadwal Terbang dan Kapasitas Pesawat Haji

Nasional
Megawati Ingin Pemerintah Maksimalkan Pengelolaan SDA Kelautan

Megawati Ingin Pemerintah Maksimalkan Pengelolaan SDA Kelautan

Nasional
Disebut Dirayu Pejabat Negara untuk Gagalkan Anies Maju Capres, PKS Angkat Bicara

Disebut Dirayu Pejabat Negara untuk Gagalkan Anies Maju Capres, PKS Angkat Bicara

Nasional
Mahfud: Laporan Satgas TPPU Hasilkan Tersangka, Nilai Dugaan Pencucian Uang Capai Rp 25 T

Mahfud: Laporan Satgas TPPU Hasilkan Tersangka, Nilai Dugaan Pencucian Uang Capai Rp 25 T

Nasional
BERITA FOTO: Salam Metal, Megawati Tutup Rakernas Ketiga PDI Perjuangan

BERITA FOTO: Salam Metal, Megawati Tutup Rakernas Ketiga PDI Perjuangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com