Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Vs Samad, Tjahjo Kumolo dan Hendropriyono Akan Beri Keterangan di Komisi III

Kompas.com - 16/02/2015, 06:36 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU), Senin (16/2/2015), untuk mengklarifikasi pernyataan pelaksana tugas Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Kepada Komisi III DPR, Hasto menuding Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memanfaatkan posisinya untuk melakukan manuver politik jelang Pemilihan Presiden 2014 lalu. Hasto menyampaikan hal tersebut dalam RDPU Komisi III DPR, Rabu (4/2/2015) lalu.

Ia menyebut ada beberapa orang yang dianggap dapat memperkuat tudingannya pada Abraham, yaitu mantan Sekjen DPP PDI-P, Tjahjo Kumolo; mantan Kepala BIN Hendropriyono, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman memastikan semua nama-nama itu dipanggil untuk memberikan penjelasan. Selain Tjahjo, Hendropriyono dan Andi, Komisi III DPR juga akan menghadirkan Feriyani Lim alias Siska, Arteria Dahlan, dan Supriansyah.

"Saya akan hadir," kata Tjahjo, saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (15/2/2015).

Benny mengatakan,, Komisi III DPR akan memanfaatkan pemanggilan ini untuk mendalami maksud Abraham Samad menemui elite PDI-P. Komisi III juga akan menelisik mengenai pihak yang berinisiatif mengadakan pertemuan politik, apakah dari kubu PDI-P atau benar-benar inisiatif Abraham.

"Apa yang dibahas dalam pertemuan itu, apakah ada deal, ini perlu diklarifikasi karena Hasto bilang yang berinisiatif adalah Abraham," ujar Benny.

Politisi Partai demokrat itu melanjutkan, pemanggilan sejumlah saksi dimaksudkan untuk mencari tahu kemungkinan adanya upaya pelemahan KPK. Jika ternyata disimpulkan Abraham yang berinisiatif melakukan pertemuan, maka sanksinya bisa berupa etik dan pidana.

"Kami curiga ini bagian dari upaya mendelegitimasi KPK. Kalau (tuduhan Hasto) tidak terbukti, maka publik bisa menilai," kata Benny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com