Perbanyak Lembaga Pelatihan untuk Siapkan Tenaga Kerja Non-PRT

Kompas.com - 15/02/2015, 23:26 WIB
Politisi Partai Golkar Nusron Wahid dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI di Istana Negara, Kamis (27/11/2014). Kompas.com/SABRINA ASRILPolitisi Partai Golkar Nusron Wahid dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI di Istana Negara, Kamis (27/11/2014).
Penulis Tri Wahono
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengaku siap melakukan berbagai langkah untuk mewujudkan perintah Presiden agar pada waktu secepatnya untuk menyetop pengiriman pekerja rumah tangga (PRT).

"Intinya kita siap mengamankan perintah Presiden. Sebagai bangsa yang besar, kita harus angkat harkat dan martabat bangsa," kata Nusron Wahid, dalam pernyataan yang diterima Kompas.com di Jakarta, Minggu (15/2/2015).

Menurut Nusron, untuk bisa meningkatkan kualitas kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) kuncinya ada pada pendidikan. Baik untuk TKI di sektor formal maupun sektor nonformal, semuanya harus dibekali dengan pendidikan yang memadai.

"Makanya, BLK (Balai Latihan Kerja) yang sudah ada harus diupgrade. Sekolah vokasi harus diperbanyak," ujarnya.

Nusron menyadari betul bahwa tenaga kerja harus diupgrade supaya tidak jadi PRT atau Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).

"Mereka harus kita angkat dengan pelatihan. sehigga benefit-nya juga lebih optimal dan lebih banyak. Kami setuju, dan memang itu tugas besar kita di BNP2TKI, dan tentunya Kemenaker," terangnya.

Menurut dia, sekarang ini hampir di semua kabupaten/kota ada BLK. Tetapi, diakui Nusron, memang belum ada yang dispesifikasikan untuk calon TKI. Karena itu, perlu diupgrade BLK-BLK yang ada itu untuk dioptimalkan memberikan pelatihan bagi para calon TKI agar dalam penempatannya bisa di sektor formal, bukan lagi menjadi PRT.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Benar yang disampaikan Presiden bahwa masih banyaknya PRT kita di luar negeri itu membuat kita sebagai negara malu. Karena ini masalah martabat. Untuk itu, perlu didorong peningkatan kompetensi para calon TKI dan pengawasan atas upaya-upaya itu juga perlu ditingkatkan,” ujarnya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.