Kompas.com - 14/02/2015, 20:11 WIB
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin AGUS SUSANTOKetua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin
EditorSandro Gatra

SURABAYA, KOMPAS.com- Din Syamsuddin memastikan diri tidak akan maju sebagai salah satu Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Muktamar ke-47 yang akan diselenggarakan pada 3-8 Agustus 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Saya sudah menyatakan sikap pribadi untuk tidak bersedia mencalonkan diri dengan tidak mengembalikan formulir," ujar Din kepada wartawan usai Konsolidasi Organisasi dan Ortom Muhammadiyah se-Jawa Timur di Kantor PW Muhammadiyah Jatim di Surabaya, Sabtu (14/2/2015), seperti dikutip Antara.

Sesuai Anggaran Dasar PP Muhammadiyah, ketua umum yang sudah dua periode berturut-turut menjabat maka tidak diperbolehkan menduduki posisi sama di periode berikutnya. Din sudah menjabat Ketua Umum sejak 7 Juli 2005.

Namun, kata dia, untuk posisi lain seperti satu di antara 13 ketua PP Muhammadiyah, sekretaris dan bendahara, diperbolehkan jika ada anggota Tanwir yang mencalonkan.

"Alhamdulillah, masih ada yang mencalonkannya saya sebagai ketua. Awalnya memang dilema, tapi setelah Istikharah, saya tetapkan tidak maju meski tiga kali surat peringatan pengembalian formulir dari panitia pemilihan turun," tuturnya.

Kendati tidak duduk di posisi struktural PP Muhammadiyah, tetapi tokoh kelahiran Sumbawa pada 31 Agustus 1958 tersebut menegaskan tetap mengabdi sebagai ketua pimpinan cabang Muhammadiyah di salah satu kecamatan di Cilandak, Jakarta Selatan.

"Kebetulan saya tinggal di sana dan tercatat sebagai salah satu pemrakarsa pendirian PCM baru. Saya akan mengabdi di sana dan mengajukan sebagai calon ketua, itupun kalau saya terpilih dalam musyawarah cabang," katanya.

Din bahkan menyarankan kepada pimpinan-pimpinan Muhammadiyah saat ini untuk melakukan penyegaran kepemimpinan dan memberi kesempatan kader-kader potensial maju sebagai pengurus PP.

Menurut dia, ormas Islam terbesar kedua di Indonesia itu memiliki banyak tokoh yang mampu berjuang dan berdakwah, tetapi belum memiliki kesempatan.

"Kalau mau dinamis, dari 13 ketua sekarang, seperdua di antaranya diganti oleh kader baru dan seperdua lainnya tetap pengurus lama. Ibaratnya, berbagi berjuang dan berdakwah lewat Muhammadiyah," ucap Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.