Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Uji Publik Saat Pilkada Akan Diganti dengan Sosialisasi

Kompas.com - 13/02/2015, 17:49 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, uji publik dalam Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah akan diganti. Uji publik itu akan diubah menjadi format sosialisasi para calon kepala daerah.

“(Uji publik) enggak dihapus, masuk dalam sosialisasi. Istilahnya diganti sosialisasi,” ujar Tjahjo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/2/2015).

Saat ditanyakan soal model sosialisasi yang akan dibuat nantinya, Tjahjo mengaku, hal tersebut akan dibahas oleh tim perumus.

“Ini lagi masuk tim perumus. Lagi masuk di tim sinkronisasi untuk kalimat yang masih berjalan,” ucap dia.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain, mengatakan bahwa uji publik dalam revisi UU Pemilihan Kepala Daerah akan dihapus. Hal ini telah menjadi kesepakatan Komisi II DPR dengan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri, serta Komisi Pemlihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

Malik menjelaskan, dihapuskannya uji publik dalam pilkada langsung diimbangi dengan dihapuskannya pendaftaran bakal calon. Dengan demikian, diharapkan ada penghematan dari sisi waktu sekitar tiga sampai empat bulan dan penghematan anggaran yang signifikan dalam tahapan pelaksanaan pilkada. Uji publik kemudian diserahkan ke partai politik.

Secara terpisah, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP, Arwani Thomafi, menuturkan, dengan dihapuskannya uji publik dan pendaftaran bakal calon, maka total tahapan dalam pilkada langsung menjadi 17 bulan sampai dengan pelantikan.

Syarat uji publik muncul dalam Perppu Pilkada yang diterbitkan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Harapannya dapat mencegah calon yang integritasnya buruk dan kemampuannya rendah. (baca: Golkar Tolak Aturan Uji Publik dalam Perppu Pilkada)

Dalam perppu disebutkan, calon kepala daerah wajib mengikuti uji publik. Parpol atau gabungan parpol bisa mengusulkan lebih dari satu bakal calon kepala daerah untuk dilakukan uji publik yang diselenggarakan oleh panitia uji publik.

Panitia uji publik beranggotakan lima orang, yang terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, dan KPU. Uji coba itu digelar secara terbuka paling lambat tiga bulan sebelum pendaftaran. Nantinya, mereka yang mengikuti uji publik memperoleh surat keterangan telah mengikuti uji publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud MD: Sekarang Kita sedang Kehilangan Arah Hukum

Mahfud MD: Sekarang Kita sedang Kehilangan Arah Hukum

Nasional
Menkes Gratiskan Biaya STR Dokter dan Nakes, Dokumen Berlaku Seumur Hidup

Menkes Gratiskan Biaya STR Dokter dan Nakes, Dokumen Berlaku Seumur Hidup

Nasional
7000 Jemaah Haji Belum Punya Smart Card, Bisa Masuk Arafah dengan Syarat

7000 Jemaah Haji Belum Punya Smart Card, Bisa Masuk Arafah dengan Syarat

Nasional
Komisi I DPR Sentil Jokowi yang Lebih Dengarkan Projo ketimbang Lemhannas

Komisi I DPR Sentil Jokowi yang Lebih Dengarkan Projo ketimbang Lemhannas

Nasional
Golkar Pelajari Peluang Duet Ridwan Kamil-Kaesang di Jakarta

Golkar Pelajari Peluang Duet Ridwan Kamil-Kaesang di Jakarta

Nasional
Jokowi Bertemu Ketum Parpol, Zulhas Usul Ridwan Kamil Jadi Cagub Jakarta

Jokowi Bertemu Ketum Parpol, Zulhas Usul Ridwan Kamil Jadi Cagub Jakarta

Nasional
Pabrik Narkoba Milik Pasutri di Medan Berencana Produksi 314.190 Butir Ekstasi

Pabrik Narkoba Milik Pasutri di Medan Berencana Produksi 314.190 Butir Ekstasi

Nasional
Jokowi Minta Pemda Riset 'Smart Agriculture'

Jokowi Minta Pemda Riset "Smart Agriculture"

Nasional
Kurs Rupiah Rp 16.300, Gubernur BI: Semua Baik, Stabil, Diapresiasi Presiden

Kurs Rupiah Rp 16.300, Gubernur BI: Semua Baik, Stabil, Diapresiasi Presiden

Nasional
PDI-P Gelar Sekolah Hukum untuk Kader, Mahfud MD Jadi Pengajar

PDI-P Gelar Sekolah Hukum untuk Kader, Mahfud MD Jadi Pengajar

Nasional
Staf Hasto Mengaku Dibentak Penyidik, KPK: Kami Menjunjung HAM

Staf Hasto Mengaku Dibentak Penyidik, KPK: Kami Menjunjung HAM

Nasional
Penyidik Disebut Bentak Staf Hasto PDI-P, KPK Siap Buka Rekaman CCTV

Penyidik Disebut Bentak Staf Hasto PDI-P, KPK Siap Buka Rekaman CCTV

Nasional
Antisipasi Kekeringan, Pemerintah Akan Pasang 20.000 Pompa Air di Kawasan Produsen Beras

Antisipasi Kekeringan, Pemerintah Akan Pasang 20.000 Pompa Air di Kawasan Produsen Beras

Nasional
Pasutri Pemilik Pabrik Narkoba di Medan Disebut Beli Bahan dari China lewat “Marketplace”

Pasutri Pemilik Pabrik Narkoba di Medan Disebut Beli Bahan dari China lewat “Marketplace”

Nasional
PKB Tegaskan Anies Tetap Harus Uji Kelayakan dan Kepatutan jika Maju Pilkada DKI

PKB Tegaskan Anies Tetap Harus Uji Kelayakan dan Kepatutan jika Maju Pilkada DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com