Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kini, Nasdem Melunak Sikapi Polemik Budi Gunawan

Kompas.com - 13/02/2015, 13:28 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Fraksi Partai Nasdem di DPR mulai melunak menyikapi polemik pergantian kepala Polri. Keputusan dilantik atau tidaknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri kini dipasrahkan pada Presiden Joko Widodo.

Ketua Fraksi Nasdem di DPR, Victor Laiskodat, menyampaikan, Nasdem akan menghormati keputusan apa pun yang diambil Jokowi terkait Budi Gunawan. Victor memandang Jokowi memiliki pertimbangan mendalam terkait keputusan yang akan diambilnya.

"Itu hak prerogatif beliau sebagai Presiden. Mungkin kalau membatalkan, Presiden berpikir pelantikan Budi Gunawan akan memunculkan masalah yang lebih serius, konflik KPK-Polri jadi berkepanjangan misalnya," kata Victor di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2/2015).

Namun, kata Victor, Presiden Jokowi harus menyampaikan pertimbangan dan alasan secara gamblang jika keputusan yang diambil adalah membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Secara prinsip, Victor tak melihat ada pelecehan pada parlemen jika Jokowi membatalkan pelantikan Budi. (Baca: Hanya PDI-P dan Nasdem yang Beri Masukan Calon Kapolri kepada Jokowi)

"Persetujuan pengangkatan Budi itu dilakukan oleh parlemen, tapi kalau melantik dianggap menimbulkan masalah serius, seharusnya itu jadi hak prerogatif Presiden," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR itu mengakui bahwa pada awalnya Nasdem bersikeras meminta Presiden Jokowi melantik Budi Gunawan. Alasannya adalah untuk menjalankan proses ketatanegaraan karena DPR telah menyetujui Budi sebagai Kapolri. Presiden kemudian melantiknya.

"Kita waktu itu minta agar ada kepastian. Tetapi, kalau ditanya prosedural ketatanegaraannya memang harus dilantik, setelah itu boleh diberhentikan. Tapi kalau Presiden melihat ada pertimbangan lain, itu prerogatif," pungkas Victor.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebelumnya mengaku mendukung Budi Gunawan segera dilantik sebagai Kapolri. Menurut Surya, apabila pemerintah taat pada aturan ketatanegaraan yang ada, Budi Gunawan harus segera dilantik. (Baca: Seusai Bertemu Jokowi, Surya Paloh Dukung Budi Gunawan Segera Dilantik Jadi Kapolri)

"Ini kan masalahnya dilantik atau tidak dilantik kan. Kalau saya, saya bilang, saya lantik!" kata Surya.

Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung sebelumnya mengatakan bahwa Presiden akan bertemu elite Koalisi Indonesia Hebat di Solo, Jawa Tengah, hari ini. Pertemuan digelar untuk membahas polemik pergantian Kapolri. (Baca: Hari Ini, Jokowi Akan Bertemu Elite KIH Bahas Budi Gunawan di Solo)

Presiden Jokowi sempat berjanji akan mengambil keputusan terkait polemik pergantian Kapolri pada pekan ini. Namun, persidangan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan hingga saat ini masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Budi mempermasalahkan penetapan tersangka kepadanya oleh KPK. Hakim baru akan membaca putusan pada awal pekan depan.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah mempersiapkan empat calon kapolri yang baru. Jika Presiden memutuskan tidak melantik Budi Gunawan dan melakukan proses ulang calon kapolri, Kompolnas tinggal menyerahkan keempat calon tersebut kepada Presiden. (Baca: Jika Budi Gunawan Tak Dilantik, Ini Empat Calon Kapolri yang Diusulkan Kompolnas)

Empat nama yang persiapkan oleh Kompolnas ialah Komjen Badrodin Haiti (Wakapolri), Komjen Dwi Priyatno (Irwasum Polri), Komjen Putut Eko Bayuseno (Kabaharkam Polri), dan nama baru di jajaran bintang tiga, yaitu Komjen Budi Waseso (Kabareskrim Polri).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com