Jokowi Diingatkan Tak Beri Perlakuan Khusus ke Proton dan Hendropriyono

Kompas.com - 12/02/2015, 18:42 WIB
Penandatanganan MOU antara Proton dan PT Adiperkasa, disaksikan Presiden Jokowi dan PM Malaysia. Foto dimuat di Bernama.com (5/2/2014). Bernama.comPenandatanganan MOU antara Proton dan PT Adiperkasa, disaksikan Presiden Jokowi dan PM Malaysia. Foto dimuat di Bernama.com (5/2/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR Dody Reza Alex Noordin tidak mempermasalahkan jika perusahaan otomotif asal Malaysia, Proton, dengan perusahaan milik Hendropriyono, PT Adiperkasa Citra Lestari, hendak melakukan kerja sama business to business. Namun, dia mengingatkan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla agar tidak memberi perlakuan khusus dalam kerja sama tersebut.

"Selama berlangsung tidak boleh ada perlakuan khusus antara pemerintah pada proton dan PT ACL, misalnya soal tarif. Kalau ini bisnis, maka tidak ada intervensi pemerintah yang mendistorsi," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Dody Reza Alex Noordin, dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2015) sore.

Namun, jika sejak awal kerja sama ini bertujuan untuk membangun Mobil Nasional, Dody meyakini kerja sama tidak akan berjalan dengan baik. Menurut dia, Proton tidak akan cocok untuk dijadikan mobil nasional. Menurut dia, akan lebih baik jika pemerintah menggandeng perusahaan otomotif dari negara yang lebih besar seperti dari Korea Selatan atau Tiongkok. Namun kandungan teknologi yang ada di dalamnya, kata dia, harus mengakomodir teknologi lokal.

"Proton pangsa pasarnya hanya 17,1 persen. Jangan-jangan barang yang tidak laku dibuang ke Indonesia buat dapat kebijakan-kebijakan khusus pemerintah," ujar dia.

Apapun bentuk dan tujuan kerja sama ini, lanjut Dody, kehadiran Presiden dalam penandatanganan MoU di Pabrik Proton di Malaysia dianggap patut dipertanyakan.

"Kehadiran Jokowi sebenarnya wajar, tapi kok komunikasi politiknya kurang pas. Sentimen Indonesia dengan Malaysia sedang kurang baik, khususnya soal TKI. Kehadiran presiden jadi kurang baik, ada apa MoU dengan perusahaan swasta ini?" ujar dia.

Sebelumnya, Jokowi sudah membantah perjanjian kerja sama antara Proton dan PT Adiperkasa Citra Lestari bukan ditujukan untuk pengembangan industri mobil nasional. Setelah dikritik banyak pihak, Jokowi meluruskan bahwa apabila dirinya hendak memajukan mobil nasional, dia akan mengangkat Esemka. (Baca: Jokowi: Kalau Mau Bicara Mobil Nasional, Saya Akan Bicara Esemka)

"Kalau bicara mobil nasional, tentu saya akan bicara Esemka," kata Jokowi saat tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa (10/2/2015) dini hari.

Meski Jokowi membantah bahwa Proton akan masuk dalam program mobil nasional, ABCNews melaporkan, dalam sebuah pernyataan tertulis, Proton mengatakan bahwa kedua perusahaan akan melakukan studi kelayakan dan menjalani kerja sama dalam proyek mobnas di Indonesia. Jika penelitian menunjukkan proyek ini layak, maka perusahaan akan menandatangani perjanjian usaha patungan.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral soal Video Mobil Dinas RI 2 Isi Bensin Pakai Jeriken, Wapres Naik Mobil Berbeda

Viral soal Video Mobil Dinas RI 2 Isi Bensin Pakai Jeriken, Wapres Naik Mobil Berbeda

Nasional
Covid-19 Dapat Menular Lewat Udara, Epidemiolog: Gunakan Masker di Luar dan Dalam Gedung

Covid-19 Dapat Menular Lewat Udara, Epidemiolog: Gunakan Masker di Luar dan Dalam Gedung

Nasional
Video Mobil Wapres Diisi Bensin Pakai Jeriken Viral, Ini Penjelasan Setwapres

Video Mobil Wapres Diisi Bensin Pakai Jeriken Viral, Ini Penjelasan Setwapres

Nasional
Tenaga Ahli KSP: Ada Unsur Bahasa Asing, New Normal Tidak Mudah Dipahami

Tenaga Ahli KSP: Ada Unsur Bahasa Asing, New Normal Tidak Mudah Dipahami

Nasional
BNPT Ingatkan Potensi Penyebaran Paham Teror di Lingkungan Karyawan Swasta

BNPT Ingatkan Potensi Penyebaran Paham Teror di Lingkungan Karyawan Swasta

Nasional
Partai Nasdem dan Partai Buruh Selandia Baru Bicara Potensi Kerja Sama Penanganan Covid-19

Partai Nasdem dan Partai Buruh Selandia Baru Bicara Potensi Kerja Sama Penanganan Covid-19

Nasional
Pernyataan WHO soal Penularan Covid-19 Lewat Udara dan Tanggapan Pemerintah...

Pernyataan WHO soal Penularan Covid-19 Lewat Udara dan Tanggapan Pemerintah...

Nasional
72.347 Kasus Covid-19 Indonesia dan Ancaman Penularan Lewat Udara...

72.347 Kasus Covid-19 Indonesia dan Ancaman Penularan Lewat Udara...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Update Covid-19 | Klaster Baru Secapa AD

[POPULER NASIONAL] Update Covid-19 | Klaster Baru Secapa AD

Nasional
UU Minerba Digugat ke MK, Ini Tiga Alasan Penggugat Ajukan Uji Materi

UU Minerba Digugat ke MK, Ini Tiga Alasan Penggugat Ajukan Uji Materi

Nasional
Gugus Tugas: Masker Jadi Kunci Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara

Gugus Tugas: Masker Jadi Kunci Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara

Nasional
UU Minerba Digugat ke MK, Ini Pihak-pihak yang Ajukan Uji Materi

UU Minerba Digugat ke MK, Ini Pihak-pihak yang Ajukan Uji Materi

Nasional
Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X