Jaga Hubungan dengan PDI-P, Jokowi Harus Segera Selesaikan Konflik KPK-Polri

Kompas.com - 12/02/2015, 07:04 WIB
Presiden terpilih, Joko Widodo (dua kiri) berbincang dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri (dua kanan) dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Puan Maharani (kiri) serta Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Marina Convention Center (MCC), Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2014). Rakernas yang dihadiri presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) serta sejumlah ketua partai koalisi ini mengusung tema Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat. TRIBUN JATENG/WAHYU SULISTIYAWANPresiden terpilih, Joko Widodo (dua kiri) berbincang dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri (dua kanan) dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Puan Maharani (kiri) serta Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Marina Convention Center (MCC), Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2014). Rakernas yang dihadiri presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) serta sejumlah ketua partai koalisi ini mengusung tema Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Berlarutnya polemik antara Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai akan berdampak pada hubungan Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung utama, PDI Perjuangan. Konflik berkepanjangan dua lembaga penegak hukum ini bisa membuat hubungan Jokowi dan PDI-P tidak harmonis.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, mengingatkan, Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan kisruh KPK dan Polri agar hubungan dia dengan partai pendukung tak semakin memburuk. Apalagi, sejumlah relawan Jokowi telah mewacanakan pembentukan partai berbasis pendukung Jokowi apabila hubungan antara Jokowi dan PDI-P berakhir tidak baik.

"Ada gerakan sistematis yang ingin memisahkan Jokowi dari basis partai pendukungnya, terutama PDI- Perjuangan yang jalan beriringan dengan polemik tersebut. Dengan kata lain, makin berlarut polemik antara KPK-Polri, maka makin mulus langkah memisahkan Jokowi dari PDI-Perjuangan," kata Muradi, Rabu (11/2/2015).

Muradi menekankan, hal ini harus disadari oleh Jokowi karena bagaimana pun, ia masih butuh penopang politik yang kuat di parlemen.

"Inisiatif membangun komunikasi politik harus dilakukan oleh Presiden Jokowi agar jalinan komunikasi dengan partai politik yang mengusungnya sejak menjadi Wali Kota di Solo hingga menjadi presiden kembali membaik," kata Muradi.

Langkah Presiden Jokowi untuk membangun dan memperbaiki komunikasi politik dengan partainya ini, menurut Muradi, akan menegaskan tiga hal. Pertama, jiwa kenegarawanan yang berbasis pada karakter ideologi partai pengusung utama dalam bentuk Nawacita dan Trisakti dapat dipraktikkan dalam membangun komunikasi politik yang baik. Langkah jemput bola ini dinilainya juga akan memperkuat pola hubungan yang selama ini tersumbat dan cenderung dimanfaatkan untuk memisahkan presiden Jokowi dari partai politiknya.

Kedua, lanjut dia,  akan menghentikan sejumlah pihak yang ingin memisahkan Jokowi dari partai politiknya. Hal ini penting dilakukan agar konsentrasi pemerintahan tidak terganggu oleh pola hubungan antara presiden dengan partai yang dimanfaatkan sejumlah pihak.

Ketiga, kata Muradi, selain membangun komunikasi politik yang intensif, upaya untuk segera menyelesaikan polemik kpk-polri juga harus dilakukan. Presiden, menurut dia, harus tetap berbasis pada konstitusi.

"Sebab jika tidak maka posisi presiden juga dianggap tidak taat asas dan loyalitasnya pada negara dan juga partai akan dipertanyakan," ujar Muradi.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 247 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 8 Provinsi, DKI Catat 135

UPDATE: 247 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 8 Provinsi, DKI Catat 135

Nasional
Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Ini Saluran yang Disediakan Pemerintah untuk Bertanya soal PSBB

Ini Saluran yang Disediakan Pemerintah untuk Bertanya soal PSBB

Nasional
Tak Punya Wewenang Khusus Selama PSBB, Polri Fokus pada Maklumat Kapolri

Tak Punya Wewenang Khusus Selama PSBB, Polri Fokus pada Maklumat Kapolri

Nasional
Belum Maksimal, Pemerintah Diminta Benahi Penanganan Pandemi Covid-19

Belum Maksimal, Pemerintah Diminta Benahi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 204 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 204 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 12, Total 221 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

UPDATE: Tambah 12, Total 221 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Nasional
UPDATE: Covid-19 di Indonesia Kini 2.738 Kasus, Bertambah 247

UPDATE: Covid-19 di Indonesia Kini 2.738 Kasus, Bertambah 247

Nasional
Kemenkes: Pasien Positif Covid-19 Hasil Screening di Puskesmas Bisa Isolasi Mandiri

Kemenkes: Pasien Positif Covid-19 Hasil Screening di Puskesmas Bisa Isolasi Mandiri

Nasional
Ini Strategi Relawan Gugus Tugas Percepat Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Strategi Relawan Gugus Tugas Percepat Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Program Padat Karya Tunai Beri Upah Setiap Hari ke Pekerja

Jokowi Minta Program Padat Karya Tunai Beri Upah Setiap Hari ke Pekerja

Nasional
Warga Miskin di Jabodetabek Dapat Paket Sembako, Bukan BLT

Warga Miskin di Jabodetabek Dapat Paket Sembako, Bukan BLT

Nasional
Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Nasional
UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

Nasional
Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X