Jaga Hubungan dengan PDI-P, Jokowi Harus Segera Selesaikan Konflik KPK-Polri

Kompas.com - 12/02/2015, 07:04 WIB
Presiden terpilih, Joko Widodo (dua kiri) berbincang dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri (dua kanan) dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Puan Maharani (kiri) serta Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Marina Convention Center (MCC), Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2014). Rakernas yang dihadiri presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) serta sejumlah ketua partai koalisi ini mengusung tema Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat. TRIBUN JATENG/WAHYU SULISTIYAWANPresiden terpilih, Joko Widodo (dua kiri) berbincang dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri (dua kanan) dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Puan Maharani (kiri) serta Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Marina Convention Center (MCC), Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2014). Rakernas yang dihadiri presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) serta sejumlah ketua partai koalisi ini mengusung tema Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Berlarutnya polemik antara Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai akan berdampak pada hubungan Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung utama, PDI Perjuangan. Konflik berkepanjangan dua lembaga penegak hukum ini bisa membuat hubungan Jokowi dan PDI-P tidak harmonis.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, mengingatkan, Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan kisruh KPK dan Polri agar hubungan dia dengan partai pendukung tak semakin memburuk. Apalagi, sejumlah relawan Jokowi telah mewacanakan pembentukan partai berbasis pendukung Jokowi apabila hubungan antara Jokowi dan PDI-P berakhir tidak baik.

"Ada gerakan sistematis yang ingin memisahkan Jokowi dari basis partai pendukungnya, terutama PDI- Perjuangan yang jalan beriringan dengan polemik tersebut. Dengan kata lain, makin berlarut polemik antara KPK-Polri, maka makin mulus langkah memisahkan Jokowi dari PDI-Perjuangan," kata Muradi, Rabu (11/2/2015).

Muradi menekankan, hal ini harus disadari oleh Jokowi karena bagaimana pun, ia masih butuh penopang politik yang kuat di parlemen.

"Inisiatif membangun komunikasi politik harus dilakukan oleh Presiden Jokowi agar jalinan komunikasi dengan partai politik yang mengusungnya sejak menjadi Wali Kota di Solo hingga menjadi presiden kembali membaik," kata Muradi.

Langkah Presiden Jokowi untuk membangun dan memperbaiki komunikasi politik dengan partainya ini, menurut Muradi, akan menegaskan tiga hal. Pertama, jiwa kenegarawanan yang berbasis pada karakter ideologi partai pengusung utama dalam bentuk Nawacita dan Trisakti dapat dipraktikkan dalam membangun komunikasi politik yang baik. Langkah jemput bola ini dinilainya juga akan memperkuat pola hubungan yang selama ini tersumbat dan cenderung dimanfaatkan untuk memisahkan presiden Jokowi dari partai politiknya.

Kedua, lanjut dia,  akan menghentikan sejumlah pihak yang ingin memisahkan Jokowi dari partai politiknya. Hal ini penting dilakukan agar konsentrasi pemerintahan tidak terganggu oleh pola hubungan antara presiden dengan partai yang dimanfaatkan sejumlah pihak.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketiga, kata Muradi, selain membangun komunikasi politik yang intensif, upaya untuk segera menyelesaikan polemik kpk-polri juga harus dilakukan. Presiden, menurut dia, harus tetap berbasis pada konstitusi.

"Sebab jika tidak maka posisi presiden juga dianggap tidak taat asas dan loyalitasnya pada negara dan juga partai akan dipertanyakan," ujar Muradi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Nasional
Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Nasional
Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Nasional
Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X