Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/02/2015, 06:40 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Berlarut-larutnya polemik antara dua lembaga penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI, membawa ekses tak hanya pada terhambatnya kinerja dua lembaga. Belum berujungnya konflik ini juga berdampak pada jaminan keamanan para pegawai KPK.

Beberapa hari terakhir, beredar informasi bahwa sejumlah pegawai, termasuk penyidik aktif KPK, mendapatkan ancaman pembunuhan. Ancaman itu disampaikan melalui telepon dan pesan singkat. Teror tak hanya untuk para pegawai, tetapi juga anggota keluarga mereka. Sebagian merasa diikuti oleh orang tak dikenal. (Baca: Presiden Jokowi Sudah Tahu Ada Teror terhadap Penyidik KPK)

Resah

Tak pelak, teror ini mengusik rasa aman para "penghuni" KPK. Pada Rabu (12/2/2015) kemarin, sejumlah anggota Tim Sembilan mendatangi Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk mendengarkan "curhat" para pegawai KPK.

Anggota Tim Sembilan Jimly Asshiddiqie mengatakan, keresahan memang tengah melanda para pegawai. Bahkan, kata Jimly, ada dua penyidik aktif KPK yang sedianya menjadi saksi dalam sidang praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan versus KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akhirnya batal bersaksi karena mendapatkan ancaman. (Baca: Pegawai dan Calon Saksinya Diteror, Ini Kata Kuasa Hukum KPK)

"Kami mendapat informasi juga bahwa mengapa dua orang yang disebut-sebut penyidik aktif yang seharusnya menjadi saksi di praperadilan tak hadir," ujar Jimly, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Selain itu, lanjut Jimly, sejak memanasnya hubungan KPK dan Polri, para pegawai KPK merasa terancam dan terintimidasi dengan berbagai teror yang dilayangkan melalui telepon dan pesan singkat itu. Ia menekankan, keadaan ini benar-benar meresahkan para pegawai KPK. Jimly mengimbau sejumlah pihak agar tidak memperkeruh situasi. (Baca: Diteror, Penyidik KPK Batal Bersaksi di Sidang Praperadilan)

Mengadu kepada Presiden Jokowi

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyadari bahwa pekerjaan pegawai KPK berisiko tinggi, apalagi bersinggungan dengan hukum. Menurut dia, penanganan ancaman yang datang dari luar lingkup KPK harus dilakukan secara hati-hati. (Baca: Adukan soal Teror, KPK Sebut Jokowi Akan Ambil Langkah Tegas)

"Ancaman yang serius itu bukan hanya kepada staf dan karyawan KPK saja, melainkan juga melebar kepada keluarga dan ini sangat serius dan sangat mengkhawatirkan," kata Bambang.

Merasa diteror, KPK tidak tinggal diam. KPK pun mengadukan berbagai ancaman dan teror itu kepada Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti. Menurut Bambang, Badrodin memberikan jaminan keamanan kepada para pegawai KPK. (Baca: KPK: Wakapolri Jamin Keamanan Kami dari Teror)

"Alhamdulilah, kami mendapat jaminan dan kami percaya atas jaminan yang diberikan Wakapolri," kata Bambang.

Tidak hanya kepada Badrodin, KPK juga mengadukan teror ini kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi, kata Bambang, berjanji akan mengambil langkah tegas terkait teror kepada pegawai KPK untuk meminimalisir potensi ancaman susulan/

"Kami juga sudah menyampaikan hal ini kepada Presiden Jokowi, ada ancaman serius kepada KPK. Beliau juga menerima informasi tersebut dan berjanji akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas," ujar Bambang.

Untuk menangani masalah ini, kata Bambang, KPK juga telah membentuk tim investigasi dan berkomunikasi dengan sejumlah lembaga terkait. Namun, ia belum dapat mengungkapkan apa materi yang diselidiki dan sejauh mana penanganan teror tersebut.

Bambang juga enggan menuding pihak mana saja yang diduga melakukan teror kepada sejumlah pegawai KPK tersebut. KPK, lanjut dia, tidak ingin terburu-buru menyimpulkan orang-orang di balik teror mau pun alasan mereka melakukan ancaman tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com