Teror untuk Keluarga Besar KPK

Kompas.com - 12/02/2015, 06:40 WIB
Logo KPK KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Logo KPK
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Berlarut-larutnya polemik antara dua lembaga penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI, membawa ekses tak hanya pada terhambatnya kinerja dua lembaga. Belum berujungnya konflik ini juga berdampak pada jaminan keamanan para pegawai KPK.

Beberapa hari terakhir, beredar informasi bahwa sejumlah pegawai, termasuk penyidik aktif KPK, mendapatkan ancaman pembunuhan. Ancaman itu disampaikan melalui telepon dan pesan singkat. Teror tak hanya untuk para pegawai, tetapi juga anggota keluarga mereka. Sebagian merasa diikuti oleh orang tak dikenal. (Baca: Presiden Jokowi Sudah Tahu Ada Teror terhadap Penyidik KPK)

Resah

Tak pelak, teror ini mengusik rasa aman para "penghuni" KPK. Pada Rabu (12/2/2015) kemarin, sejumlah anggota Tim Sembilan mendatangi Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk mendengarkan "curhat" para pegawai KPK.


Anggota Tim Sembilan Jimly Asshiddiqie mengatakan, keresahan memang tengah melanda para pegawai. Bahkan, kata Jimly, ada dua penyidik aktif KPK yang sedianya menjadi saksi dalam sidang praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan versus KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akhirnya batal bersaksi karena mendapatkan ancaman. (Baca: Pegawai dan Calon Saksinya Diteror, Ini Kata Kuasa Hukum KPK)

"Kami mendapat informasi juga bahwa mengapa dua orang yang disebut-sebut penyidik aktif yang seharusnya menjadi saksi di praperadilan tak hadir," ujar Jimly, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Selain itu, lanjut Jimly, sejak memanasnya hubungan KPK dan Polri, para pegawai KPK merasa terancam dan terintimidasi dengan berbagai teror yang dilayangkan melalui telepon dan pesan singkat itu. Ia menekankan, keadaan ini benar-benar meresahkan para pegawai KPK. Jimly mengimbau sejumlah pihak agar tidak memperkeruh situasi. (Baca: Diteror, Penyidik KPK Batal Bersaksi di Sidang Praperadilan)

Mengadu kepada Presiden Jokowi

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyadari bahwa pekerjaan pegawai KPK berisiko tinggi, apalagi bersinggungan dengan hukum. Menurut dia, penanganan ancaman yang datang dari luar lingkup KPK harus dilakukan secara hati-hati. (Baca: Adukan soal Teror, KPK Sebut Jokowi Akan Ambil Langkah Tegas)

"Ancaman yang serius itu bukan hanya kepada staf dan karyawan KPK saja, melainkan juga melebar kepada keluarga dan ini sangat serius dan sangat mengkhawatirkan," kata Bambang.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X