Jokowi Sudah Terima Rekomendasi Calon Kapolri dari Kompolnas

Kompas.com - 11/02/2015, 22:52 WIB
Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kanan) bersama Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto Kompas.com/SABRINA ASRILMenteri Sekretaris Negara Pratikno (kanan) bersama Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) secara resmi telah menyerahkan enam nama calon kepala Polri yang dianggap pantas menggantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang kini berstatus tersangka dugaan gratifikasi.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, terkait nama-nama yang diajukan Kompolnas, Presiden belum melakukan tindak lanjut apa pun.

"Jadi, mereka menyerahkan surat, nama-nama rekomendasi, sudah dilihatkan Presiden, tetapi ya sudahlah Presiden (minta) ditaruh di situ dulu," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan, Rabu (11/2/2015).

Pratikno membenarkan bahwa Kompolnas batal bertemu Presiden pada Selasa (10/2/2015) kemarin karena Presiden Joko Widodo ada agenda pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Meski demikian, surat telah disampaikan kepada Presiden melalui Pratikno.

Menurut Pratikno, saat ini Presiden masih menunggu waktu yang tepat dalam bersikap terkait konflik KPK-Polri.

Sebelumnya, Kompolnas sudah menjaring enam nama calon kepala Polri. Mereka adalah Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Kabareskrim Komjen Budi Waseso, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno, Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Suhardi Alius, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar.

Proses seleksi tidak melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan karena kedua lembaga itu dianggap Kompolnas tidak menggubris surat pertama yang disampaikan pada 25 April 2014 lalu. Seleksi enam calon kepala Polri itu dilakukan Kompolnas berdasarkan prestasi, senioritas, dan juga integritas.

Presiden Joko Widodo menjanjikan akan memberikan keputusan menyangkut status Budi Gunawan yang ditunda pelantikannya sebagai kepala Polri karena menjadi tersangka di KPK pada pekan ini. Presiden sudah mendapat berbagai pertimbangan dari Tim Independen, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Presiden ketiga RI BJ Habibie, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, hingga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Nasional
Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Nasional
Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Nasional
Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Nasional
Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Nasional
BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

Nasional
Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Nasional
Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Nasional
Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Nasional
Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Nasional
Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Nasional
Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Nasional
Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X