Kompas.com - 11/02/2015, 22:52 WIB
Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kanan) bersama Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto Kompas.com/SABRINA ASRILMenteri Sekretaris Negara Pratikno (kanan) bersama Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) secara resmi telah menyerahkan enam nama calon kepala Polri yang dianggap pantas menggantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang kini berstatus tersangka dugaan gratifikasi.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, terkait nama-nama yang diajukan Kompolnas, Presiden belum melakukan tindak lanjut apa pun.

"Jadi, mereka menyerahkan surat, nama-nama rekomendasi, sudah dilihatkan Presiden, tetapi ya sudahlah Presiden (minta) ditaruh di situ dulu," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan, Rabu (11/2/2015).

Pratikno membenarkan bahwa Kompolnas batal bertemu Presiden pada Selasa (10/2/2015) kemarin karena Presiden Joko Widodo ada agenda pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Meski demikian, surat telah disampaikan kepada Presiden melalui Pratikno.

Menurut Pratikno, saat ini Presiden masih menunggu waktu yang tepat dalam bersikap terkait konflik KPK-Polri.

Sebelumnya, Kompolnas sudah menjaring enam nama calon kepala Polri. Mereka adalah Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Kabareskrim Komjen Budi Waseso, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno, Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Suhardi Alius, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar.

Proses seleksi tidak melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan karena kedua lembaga itu dianggap Kompolnas tidak menggubris surat pertama yang disampaikan pada 25 April 2014 lalu. Seleksi enam calon kepala Polri itu dilakukan Kompolnas berdasarkan prestasi, senioritas, dan juga integritas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Presiden Joko Widodo menjanjikan akan memberikan keputusan menyangkut status Budi Gunawan yang ditunda pelantikannya sebagai kepala Polri karena menjadi tersangka di KPK pada pekan ini. Presiden sudah mendapat berbagai pertimbangan dari Tim Independen, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Presiden ketiga RI BJ Habibie, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, hingga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional
Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Nasional
Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Nasional
Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Nasional
Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Nasional
Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Nasional
Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Nasional
PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Nasional
Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Nasional
PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.