Jokowi Sudah Terima Rekomendasi Calon Kapolri dari Kompolnas

Kompas.com - 11/02/2015, 22:52 WIB
Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kanan) bersama Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto Kompas.com/SABRINA ASRILMenteri Sekretaris Negara Pratikno (kanan) bersama Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) secara resmi telah menyerahkan enam nama calon kepala Polri yang dianggap pantas menggantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang kini berstatus tersangka dugaan gratifikasi.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, terkait nama-nama yang diajukan Kompolnas, Presiden belum melakukan tindak lanjut apa pun.

"Jadi, mereka menyerahkan surat, nama-nama rekomendasi, sudah dilihatkan Presiden, tetapi ya sudahlah Presiden (minta) ditaruh di situ dulu," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan, Rabu (11/2/2015).

Pratikno membenarkan bahwa Kompolnas batal bertemu Presiden pada Selasa (10/2/2015) kemarin karena Presiden Joko Widodo ada agenda pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Meski demikian, surat telah disampaikan kepada Presiden melalui Pratikno.

Menurut Pratikno, saat ini Presiden masih menunggu waktu yang tepat dalam bersikap terkait konflik KPK-Polri.

Sebelumnya, Kompolnas sudah menjaring enam nama calon kepala Polri. Mereka adalah Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Kabareskrim Komjen Budi Waseso, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno, Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Suhardi Alius, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar.

Proses seleksi tidak melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan karena kedua lembaga itu dianggap Kompolnas tidak menggubris surat pertama yang disampaikan pada 25 April 2014 lalu. Seleksi enam calon kepala Polri itu dilakukan Kompolnas berdasarkan prestasi, senioritas, dan juga integritas.

Presiden Joko Widodo menjanjikan akan memberikan keputusan menyangkut status Budi Gunawan yang ditunda pelantikannya sebagai kepala Polri karena menjadi tersangka di KPK pada pekan ini. Presiden sudah mendapat berbagai pertimbangan dari Tim Independen, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Presiden ketiga RI BJ Habibie, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, hingga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X