Presiden Jokowi Sudah Tahu Ada Teror terhadap Penyidik KPK

Kompas.com - 11/02/2015, 22:12 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan pers kepada wartawan di istana kepresidenan, Rabu (14/1/2015) malam terkait polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kompas.com/SABRINA ASRILPresiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan pers kepada wartawan di istana kepresidenan, Rabu (14/1/2015) malam terkait polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo sudah menerima laporan adanya ancaman yang diterima penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dikatakan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2015). (Baca: Adukan soal Teror, KPK Sebut Jokowi Janji Akan Ambil Langkah Tegas)

Menurut Andi, Presiden sudah menyampaikan instruksi khusus kepada jajaran di bawahnya.

"Iya itu (ancaman yang diterima penyidik KPK) juga disampaikan ke Presiden," kata Andi.

Andi mengatakan, setelah mendapatkan informasi itu, Presiden telah mendapatkan arahan, baik secara langsung maupun staf di bawahnya.

"Isinya tidak bisa diceritakan karena terkait menjaga etika kelembagaan," kata dia.

Ancaman

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Independen Jimly Asshiddiqie mengaku prihatin terhadap teror yang diterima sejumlah penyidik aktif Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, kata Jimly, dua penyidik aktif KPK batal bersaksi dalam sidang praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan karena mendapatkan ancaman. (Baca: Wakapolri Jamin Keamanan Kami dari Teror)

"Kami mendapat informasi juga bahwa mengapa dua orang yang disebut-sebut penyidik aktif yang seharusnya menjadi saksi di praperadilan tak hadir," ujar Jimly di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/2/2015). (Baca: Diteror, Penyidik KPK Batal Bersaksi di Sidang Praperadilan)

Jimly mengatakan, kedatangan Tim Sembilan ke KPK salah satunya membahas mengenai ancaman-ancaman yang diterima sejumlah pegawai KPK. Sejak terjadi konflik antara KPK dan Polri, kata Jimly, pegawai KPK merasa terancam dengan berbagai teror yang dilayangkan melalui telepon dan pesan singkat itu.

Bahkan, ada pegawai yang merasa dibuntuti oleh orang tidak dikenal. Keadaan ini, menurut Jimly, benar-benar meresahkan para pegawai KPK. Jimly mengimbau sejumlah pihak agar tidak memperkeruh situasi yang saat ini dirasakannya semakin kacau.

Sementara itu, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, KPK telah melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait ancaman yang diterima pegawai KPK. Merespons hal tersebut, menurut Bambang, Presiden berjanji akan mengambil langkah tegas.

Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti juga telah menjamin keamanan bagi pegawai KPK dari ancaman teror.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Sebut Pemeriksaan Covid-19 Indonesia Telah Mendekati Standar WHO

Satgas Sebut Pemeriksaan Covid-19 Indonesia Telah Mendekati Standar WHO

Nasional
Satgas Imbau Masyarakat Pilih Calon Kepala Daerah yang Patuh Protokol Kesehatan saat Kampanye

Satgas Imbau Masyarakat Pilih Calon Kepala Daerah yang Patuh Protokol Kesehatan saat Kampanye

Nasional
Fokus Tangani Covid-19, Wapres: Usulan Pemekaran Daerah Masih Moratorium

Fokus Tangani Covid-19, Wapres: Usulan Pemekaran Daerah Masih Moratorium

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Zona Merah Diminta Tak Paksakan Sekolah Tatap Muka

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Zona Merah Diminta Tak Paksakan Sekolah Tatap Muka

Nasional
Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS 57,97 Persen, Jabar Tertinggi

Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS 57,97 Persen, Jabar Tertinggi

Nasional
Komisi X Minta Sekolah Tak Terburu-buru Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

Komisi X Minta Sekolah Tak Terburu-buru Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Komisi X Akan Minta Kebijakan Sekolah Tatap Muka pada Januari 2021 Ditinjau Kembali

Komisi X Akan Minta Kebijakan Sekolah Tatap Muka pada Januari 2021 Ditinjau Kembali

Nasional
Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pemilu Tak Signifikan, Satgas Contohkan Kroasia hingga Trinidad Tobago

Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pemilu Tak Signifikan, Satgas Contohkan Kroasia hingga Trinidad Tobago

Nasional
Rekor Lebih 8.000 Kasus dalam Sehari, Strategi Penanganan Covid-19 Harus Dievaluasi

Rekor Lebih 8.000 Kasus dalam Sehari, Strategi Penanganan Covid-19 Harus Dievaluasi

Nasional
Deklarasi Negara Papua Barat, Tuduhan Makar dan Ilusi untuk Benny Wenda

Deklarasi Negara Papua Barat, Tuduhan Makar dan Ilusi untuk Benny Wenda

Nasional
Di Balik Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19 dan Tingginya Penambahan di Papua

Di Balik Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19 dan Tingginya Penambahan di Papua

Nasional
Fenomena Long Covid, Ancaman Bagi Penyintas Covid-19 yang Perlu Diwaspadai

Fenomena Long Covid, Ancaman Bagi Penyintas Covid-19 yang Perlu Diwaspadai

Nasional
Penyidik Dihadang Saat Datangi Rizieq Shihab, Kapolri: Kita Sikat Semua

Penyidik Dihadang Saat Datangi Rizieq Shihab, Kapolri: Kita Sikat Semua

Nasional
Penambahan Kasus Harian Covid-19 Kembali Rekor, Satgas: Sistem Pencatatan Pelaporan Belum Optimal

Penambahan Kasus Harian Covid-19 Kembali Rekor, Satgas: Sistem Pencatatan Pelaporan Belum Optimal

Nasional
Gugatan Busyro Muqoddas dkk Terkait Pilkada Disidangkan 10 Desember 2020

Gugatan Busyro Muqoddas dkk Terkait Pilkada Disidangkan 10 Desember 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X