Jokowi Dianggap Bunuh Diri Politik jika Keluar dari PDI-P

Kompas.com - 11/02/2015, 21:50 WIB
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) berada satu mobil dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) usai penutupan Rakernas III PDIP di Ancol, Jakarta, Minggu (8/9/2013). Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan tersebuyt digadang-gadang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan dalam pilpres 2014 mendatang. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) berada satu mobil dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) usai penutupan Rakernas III PDIP di Ancol, Jakarta, Minggu (8/9/2013). Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan tersebuyt digadang-gadang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan dalam pilpres 2014 mendatang.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo diimbau untuk tetap berada di PDI Perjuangan meskipun partai berlambang banteng moncong putih itu terus menekan Jokowi terkait pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Jokowi diminta untuk tidak goyah menyikapi dinamika politik yang ada saat ini.

"Jika langkah (mundur) itu diambil Presiden Jokowi, mungkin saja Megawati dan PDI Perjuangan akan sedikit merugi, tapi tetap akan eksis sebagai kekuatan politik besar karena fondasi Megawati dan PDI Perjuangan sudah kokoh, sementara Presiden Jokowi niscaya akan merupakan bunuh diri politik dan konyol," ujar pengamat politik Universitas Airlangga, Haryadi, Rabu (11/2/2015).

Haryadi memprediksi, dorongan untuk berpisah dengan partai yang mengusung Jokowi selama ini berasal dari figur atau faksi kelompok relawan pendukung Presiden yang karakternya memang anti-partai. Namun, menurut Haryadi, kelompok tersebut tidak berpikir secara realistis.

Jika menuruti kemauan kelompok tersebut, kata Haryadi, Jokowi akan kehilangan kekuatan di parlemen.


"Pada saat yang sama, memisahkan diri dari Megawati, Presiden Jokowi akan kehilangan patron ideologi nasionalisme. Presiden Jokowi akan mudah dicap sebagai pengkhianat politik," katanya.

Haryadi menambahkan, memang tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya ada parpol lain yang bersedia untuk mendukung pemerintahan Jokowi di parlemen. Namun, kata dia, belum tentu kelompok tersebut mau mengusung Jokowi tanpa adanya kepentingan. Kinerja pemerintahan pun nantinya akan menjadi tidak efektif.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X