Presiden Jokowi Minta Dukungan Umat Islam untuk Berantas Narkoba

Kompas.com - 11/02/2015, 14:21 WIB
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, bersama Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengunjungi sentra rajut Binong Jati, Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Senin (12/1/2015). KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAPresiden Republik Indonesia, Joko Widodo, bersama Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengunjungi sentra rajut Binong Jati, Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Senin (12/1/2015).
EditorSandro Gatra


YOGYAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Joko Widodo meminta dukungan umat Islam untuk memberantas kejahatan peredaran narkoba melalui berbagai tindakan tegas, termasuk penolakan grasi dan pemberlakuan eksekusi mati.

"Kita telah sampaikan perang terhadap narkoba. Kami berharap seluruh umat Islam memberi dukungan untuk ini," kata Presiden saat memberikan pidato dalam penutupan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI di Yogyakarta, Rabu (11/2/2015), seperti dikutip Antara.

Presiden mengatakan, peredaran narkoba merupakan tindak kejahatan yang telah membunuh ribuan generasi muda setiap tahunnya, sehingga tidak boleh dibiarkan. (baca: MUI: Tepat, Langkah Jokowi Eksekusi Mati Terpidana Narkoba)

"Ada 40-50 orang mati karena narkoba setiap harinya. Kalau dikalikan setahun ada sekitar 18.000 orang yang meninggal sia-sia," kata dia.

Selain itu, saat ini terdapat 4,5 juta pengguna narkoba yang harus direhabilitrasi, sementara 1,2 juta pengguna lainnya sudah tidak bisa direhabilitasi. "Apakah ini kita biarkan begitu saja?" kata dia. (baca: Terkait Eksekusi Mati Duo “Bali Nine”, Jokowi Dikirimi Surat dari AS)

Menurut Jokowi, eksekusi mati bukan keputusan sepihak presiden, melainkan pada dasarnya telah diatur dan terakomodasi dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

"Yang memutuskan hukuman mati adalah hakim, presiden cuma tidak mengampuni," kata Presiden sembari menegaskan telah menolak 64 grasi terpidana narkortika.



Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BP2MI Minta Kemenaker Cabut Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang Langgar Protokol Kesehatan

BP2MI Minta Kemenaker Cabut Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Nasional
Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Nasional
Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Nasional
Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Nasional
Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X