KPK Periksa Jero Wacik untuk Kasus Gratifikasi di Kementerian ESDM

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, sebagai saksi dalam kasus dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian ESDM. Jero akan diperiksa sebagai saksi bagi mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Waryono Karno, Rabu (11/2/2015).

Jero tiba di Gedung KPK kira-kira pukul 11.30 WIB dengan menumpang mobil hitam bernomor polisi B 104 TJW. Ia menyatakan ingin kooperatif dalam proses hukum sehingga bersedia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini.

"Saya berusaha dan terus akan kooperatif terhadap kasus hukum ini," ujar Jero setibanya di Gedung KPK, Jakarta, Rabu siang.

Jero mengatakan, kepatuhannya terhadap hukum diperlihatkannya dengan langsung mundur dari jabatannya sebagai menteri saat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Jero merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM.

"Setelah itu setiap dipanggil KPK sudah beberapa saya selalu hadir. Jadi ini bentuk ketaatan hukum saya sebagai warga negara," kata Jero.

Kali ini merupakan panggilan kedua Jero sebagai saksi Waryono. Jero tidak dapat memenuhi panggilan penyidik pekan lalu karena, menurut dia, surat panggilan itu diterimanya terlalu mendadak. Jero mengatakan, surat panggilan baru diterimanya pada 3 Februari 2015 pukul 21.00 WIB, sementara pemeriksaannya dijadwalkan pada 4 Februari 2015.

"Malam itu saya sudah siap-siap mau tidur, tahu-tahu ada panggilan itu untuk hadir memberikan kesaksian untuk kasus pak WK," kata Jero.

Setelah itu, Jero langsung menghubungi kuasa hukumnya dan menyatakan bahwa ia belum siap diperiksa karena persiapannya terlalu singkat. Oleh karena itu, kata Jero, mereka sepakat untuk meminta KPK menjadwal ulang pemeriksaannya.

Penetapan Waryono sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi tersebut merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. Dalam kasus ini, Waryono diduga juga berperan sebagai pengepul uang suap untuk selanjutnya dialirkan ke pihak lain. Penetapannya sebagai tersangka menyusul penemuan uang sebesar 200.000 dollar Amerika Serikat (AS) di ruang kerjanya saat penyidik KPK melakukan penggeledahan. Oleh karena itu, KPK menyangkakan Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tentang pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara dan penyelenggara negara yang menerima gratifikasi.

KPK juga menjerat Waryono sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam kegiatan sosialisasi, sepeda sehat, dan perawatan gedung Kantor Sekretariat ESDM. Dalam kasus ini, diduga tindak pidana korupsi yang dilakukan Waryono menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 11 miliar. Setelah hampir setahun ditetapkan sebagai tersangka, KPK akhirnya menaham Waryono pada 18 Desember 2014.